Darmin: Saya akui pengumuman paket kebijakan ekonomi tak cukup jelas
Sejumlah pengusaha masih mengeluh terkekang aturan.
Pemerintah mengakui gagal melakukan sosialisasi paket kebijakan ekonomi. Buktinya, sejumlah pengusaha masih mengeluh terkekang aturan.
"Saya akui pengumuman kami mengenai paket kebijakan di sana-sini nggak cukup jelas," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Jumat (18/9).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Darmin mengaku sempat didatangi perwakilan empat perusahaan ban terkemuka di Tanah Air. Mereka meminta salah satu aturan di Kementerian Perdagangan dicabut lantaran bisa mematikan bisnis.
"Mati ini kami, itu ada Peraturan Menteri Perdagangan yang akan menyulitkan kami dan akan berlaku 1 Oktober," tirunya.
Setelah di teliti, menurut Darmin, peraturan tersebut ternyata sudah dicabut.
"Pak Eddy (Deputi Menko Perekonomian bidang Perniagaan dan Industri) bilang, itu sudah dicabut Permendag-nya," kata Darmin.
"Bayangkan, pabriknya saja tidak tahu. Mestinya dia tahu dong ya. Di situ ada kekurangannya."
Baca juga:
Kementerian Perdagangan hapus 38 izin terkait ekspor impor
Faisal Basri: Paket kebijakan ekonomi masih abstrak
Pemerintah bentuk pusat distribusi bahan baku impor
Menko Darmin sebut paket kebijakan ekonomi bukan jalan pintas