Desas-Desus Suprajarto Tolak Keputusan jadi Dirut BTN
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo membantah kabar tersebut. Dia menegaskan bahwa penunjukan Suprajarto sebelumnya sudah dikomunikasikan terlebih dahulu.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasar (RUPLS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memutuskan untuk memberhentikan Maryono dari posisinya sebagai direktur utama perseroan. Sebagai penggantinya, ditunjuk Suprajarto yang terhitung masih menjabat sebagai direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Di tengah keputusan ini, beredar kabar bahwa Suprajarto menolak posisi jadi direktur utama BTN. Desas-desus kabar menyebut bahwa Suprajarto juga belum tahu keputusan ini sebelumnya.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BNI dan Bank Lampung dilakukan? Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Division Head Card Business BNI Grace Situmeang bersama Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, di Menara BNI, Jakarta, Kamis (7/9).
-
Mengapa BNI dan Bank Lampung berkolaborasi untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia? Langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo membantah kabar tersebut. Dia menegaskan bahwa penunjukan Suprajarto sebelumnya sudah dikomunikasikan terlebih dahulu.
"Sudah (dikomunikasikan)," kata dia saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Kamis (29/8).
Dia mengaku belum mengetahui perihal kabar penolakan tersebut. "Saya belum tahu kalau Suprajarto menolak," ungkapnya.
Dia menegaskan, perombakan susunan dalam bank pelat merah tersebut merupakan penugasan yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan.
"Sebagai pasukan ini kan masalah penugasan mau atau tidak," ujarnya.
Baca juga:
Sudah Dilarang Jokowi, Menteri Rini Tetap Rombak Susunan Pejabat di BUMN Kakap
Maryono Diberhentikan dari Dirut BTN: Semua Kewenangan Kementerian BUMN
BTN Kantongi Restu Akuisisi Perusahaan Modal Ventura
Kejar Target Sejuta Rumah, Bank BTN Salurkan KPR untuk ASN di Palembang
Gantikan Maryono, Bos BRI Diangkat Jadi Direktur Utama Bank BTN
Percepat Program Sejuta Rumah, BTN Kembangkan KPR Komunitas ke 15 Daerah