Dituding sembunyikan data kemiskinan, BPS membela diri
Kepala BPS Suryamin beralibi, pihaknya memperbanyak sampel penelitian, jadi dibutuhkan waktu lebih lama dari biasanya.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan tak disertakannya indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pidato Presiden Joko Widodo saat menyerahkan laporan nota keuangan di Gedung Parlemen beberapa waktu lalu.
Dicurigai, kondisi tersebut berhubungan langsung dengan belum dirilisnya data mengenai kemiskinan dan pengangguran yang biasa dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) tiap Juli. BPS dituding menyembunyikan data karena kemungkinan terjadi penurunan indikator kesejahteraan rakyat.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
BPS angkat bicara dan membela diri dari tudingan ini. Badan penyedia data pemerintah ini beralibi, belum dirilisnya indikator kesejahteraan masyarakat karena sampelnya diperbanyak.
"Bukan molor. BPS memperbanyak sampelnya menjadi 4 kali lipat dari yang biasanya. Yang biasanya kita sampelnya 75.000 rumah tangga. Sekarang jadi 300.000," ujar Kepala BPS Suryamin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (25/8).
Sebagai konsekuensi dari bertambahnya sampel BPS, periode perhitungan yang biasanya hanya memakan waktu 1 bulan kini menjadi 4 bulan. Suryamin beralibi, penambahan sampel hingga 4 kali lipat ini demi mendapatkan gambaran lebih detil hingga tingkat kabupaten atau kota. Sebelumnya, sampel yang diambil hanya sebatas provinsi hingga nasional.
Dia membantah sengaja menyembunyikan data karena turunnya indikator kesejahteraan rakyat. Suryamin menegaskan tidak mencari-cari alasan terkait mundurnya rilis data kemiskinan dan pengangguran.
"Tidak ada alasan lain. Apapun hasilnya, ya itulah hasil dari pengolahan itu. Bahkan kami memperkirakan hasilnya, lebih konsisten terhadap data populasi. Makin mendekati dan besar maka akan mendekati populasi sebenarnya," jelas dia.
Baca juga:
Ekonomi RI tumbuh melambat, ini sejumlah pembelaan pemerintah
Era Jokowi-JK, kesejahteraan justru menurun
Tak rasakan pertumbuhan ekonomi, warga miskin di Tangsel bertambah
BPS: Devaluasi yuan, produk China bakal membanjiri Indonesia
Puji Jokowi, Mendag Lembong sebut presiden jagoan ekspor