Dorong Kredit UMKM, BI Bakal Terbitkan RPIM di September 2021
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya akan menerbitkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) pada 1 September 2021. Kebijakan pembiayaan inklusif ini tidak hanya terkait pembiayaan atau kredit untuk UMKM, tapi juga termasuk berbagai pihak yang mendukung UMKM.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya akan menerbitkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) pada 1 September 2021. Kebijakan pembiayaan inklusif ini tidak hanya terkait pembiayaan atau kredit untuk UMKM, tapi juga termasuk berbagai pihak yang mendukung UMKM.
"Dalam rangka terus mendorong inklusi ekonomi dan keuangan, serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia akan menerbitkan kebijakan RPIM yang berlaku sejak 1 September 2021. Pembiayaan inklusif itu pembiayaan kepada UMKM plus plus plus," jelas Perry Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur pada Kamis (19/8).
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas riset Indeks Bisnis UMKM? Melalui BRI Research Institute, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Q3-2023 dan Ekspektasi Q4-2023.
Dia menjelaskan, plus pertama yang dimaksudnya adalah, kredit inklusif ini tidak hanya diberikan kepada unit UMKM, tapi juga berbagai pihak yang mendukungnya. Misalnya, kelompok pendukung dan off taker.
"Misalnya, di desa saya itu ada petani, itu UMKM-nya, tapi penggilingan padi itu termasuk juga UMKM. Jadi plus yang kita maksud, pembiayaan inklusif adalah pembiayaan kepada UMKM dan plus pembiayaan kepada pihak lembaga atau korporat yang kemudian mendukung UMKM, termasuk juga pembiayaan pribadi yang produktif seperti KPR untuk tempat tinggal," ungkapnya.
Hal kedua, penyaluran pembiayaan boleh secara langsung atau melalui mitra. Perbankan yang keahliannya bukan di sektor ritel, bisa bermitra dengan lembaga-lembaga lain yang memang memiliki spesialisasi pada pembiayaan UMKM. Misalnya Penyertaan Modal Negara (PMN), Pegadaian, dan BLU.
"Jadi plus kedua adalah bank dalam menyalurkan kreditnya bisa secara langsung atau bisa bermitra dengan lembaga-lembaga yang mereka sudah spesialisasinya pada UMKM," tutur Perry.
Hal ketiga, pembiayaan tersebut bisa dalam bentuk kredit atau dalam bentuk pembelian sekuritas. Hal ini yang sedang dirumuskan oleh BI. "Jadi bisa dalam bentuk kredit dan sekuritas. Kita bersama pemerintah, Kementerian Keuangan, sedang merumuskan sekuritas-sekuritas berharga untuk pembiayaan inklusif atau disebut SBPI (Sekuritas Berharga untuk Pembiayaan Inklusif)," kata Perry.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pelaku UMKM di Sidoarjo Bisa Dapat Pinjaman Bunga Rendah, Ini Kabar Terbarunya
Pemprov Sumut Akan Beri Tempat Kuliner dan UMKM Label Vaksin, Ini Alasannya
Cerita Ganjar Pranowo Terima Keluhan Pelaku UMKM Selama Penerapan PPKM
Bangkitkan Optimisme di Tengah Pandemi, Kejati DKI Borong 1.000 Paket Produk UMKM
Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Digital
Dengar Curhat Pelaku UMKM, Menko Airlangga Minta Menperin Bantu Peralatan Produksi