DPR: ESDM ubah UU minerba sebelum perpanjangan kontrak Freeport
Dalam UU Minerba, pengajuan perpanjangan kontrak harus dilakukan maksimal dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus merevisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Apabila, pemerintah memperbolehkan PT Freeport Indonesia mengajukan perpanjangan kontrak dalam sepuluh tahun sebelum kontrak berakhir.
"Aspek hukum dulu yang harus dibenahi karena dalam aspek tersebut tidak hanya Peraturan Pemerintah (PP) saja tapi juga mengenai UU minerba" ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha kepada merdeka.com di Jakarta, Jum'at (9/10)
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
Satya menegaskan Freeport juga harus merubah status kontraknya dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk itu, dia meminta Kementerian ESDM mengevaluasi secara komprehensif status Freeport sebelum memberikan perpanjangan kontrak.
"Jika pemerintah mau memberikan perpanjangan kontrak seharusnya aspek hukum terlebih dahulu dibenahi," kata dia.
Dalam UU Minerba, pengajuan perpanjangan kontrak harus dilakukan maksimal dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Dalam artian, Freeport yang habis masa kontraknya pada 2021 boleh mengajukan perpanjangan kontrak pada 2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang pertambangan mineral dan batubara juga menginstruksikan pengajuan perpanjangan kontrak maksimal dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.
Kementerian ESDM akan melonggarkan aturan itu khusus untuk Freeport. Nantinya, revisi PP 77 tahun 2014 memperbolehkan Freeport mengajukan perpanjangan kontrak paling lama sepuluh tahun dan paling cepat dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said kembali memberi sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport di Papua. Namun, perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan setelah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Baca juga:
ESDM: Cuma Freeport yang bisa bangun tambang terbesar di dunia
14 Oktober, Freeport jual 10 persen saham ke Indonesia
Dikepret Menko Rizal, Menteri ESDM malah puji Freeport
Menteri Sudirman ngotot perpanjang izin kontrak Freeport di Papua
Menko Rizal kesal Freeport buang limbah berbahaya ke sungai Papua