DPR: Pemerintah bisa pakai Perppu izinkan Freeport ekspor konsentrat
Langkah ini dibutuhkan agar tidak bertentangan dengan UU Minerba.
Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha meminta pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait kelonggaran ekspor mineral mentah bagi seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Langkah ini dibutuhkan agar tidak bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
"Relaksasi minerba itu melanggar UU maka RUU Minerba itu perlu dilakukan. Kalau revisinya masih lama dikeluarkan Perppu agar punya payung hukumnya," ujar Satya saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (13/9).
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kapan Smelter Freeport di Gresik ditargetkan mulai beroperasi? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Siapa yang akan direkrut untuk bekerja di Smelter Freeport di Gresik? Dia menuturkan industri pengolahan tembaga ini nantinya akan merekrut 20 ribu anak-anak muda Indonesia untuk bekerja .
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.
Menurutnya, UU Minerba tidak mengizinkan perusahaan tambang untuk mengekspor mineral mentah tanpa melakukan hilirisasi di dalam negeri. Selama ini langkah pemerintah memberikan izin ekspor mineral mentah terhadap raksasa tambang seperti Freeport dan Newmont merupakan pelanggaran UU.
"Artinya apa yang dilakukan Freeport dan Newmont itu melanggar UU," tegasnya.
Kendati demikian, pemerintah memang harus memberikan kelonggaran terhadap perusahaan tambang untuk melakukan ekspor mineral mentah. Jika tidak, maka akan berdampak akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara masif.
"Kita tidak bisa menghindari untuk memberikan kesempatan untuk mereka (Freeport) bisa 60 persen karyawannya lay off, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara bisa berkurang," tutup Satya.
Baca juga:
Pemerintah beri kelonggaran ekspor konsentrat Freeport dan Newmont
Menko Luhut ke Freeport soal smelter: You take it or leave it
Ini jawaban Freeport usai dituding bohongi pemerintah soal smelter
Beraninya Freeport bohongi pemerintah Jokowi-JK
DPR: Perpanjangan izin ekspor Freeport diberi Arcandra Tahar
DPR: Freeport buat kami sudah jadi Presiden Indonesia
Luhut akui Freeport bohongi pemerintah soal pembangunan smelter