Draf RUU Omnibus Law Diserahkan ke DPR Sebelum 12 Desember 2019
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) pembahasan dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam rapat tersebut, pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law perpajakan dan lapangan kerja ke DPR sebelum 12 Desember 2019.
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) pembahasan dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam rapat tersebut, pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law perpajakan dan lapangan kerja ke DPR sebelum 12 Desember 2019.
"Sebelum tanggal 12 Desember sudah harus memberikan ke parlemen baleg di DPR. Kemudian menunggu pembahasan di masa sidang berikutnya pertengahan Januari," kata Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa kritik Cak Imin terhadap UU Omnibus Law Ciptaker terkait investasi? "Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat UU Omnibus Law. Itupun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya dalam dialog interaktif Cawapres di TvOne, Rabu (6/12).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang terus didorong oleh Kemnaker kepada para pengusaha? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus mendorong pengusaha agar menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di perusahaannya.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
Sesuai dengan hasil rapat koordinasi menteri yang lalu, Pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia duduk bersama untuk membahas keputusan dalam membentuk satuan tugas bersama dalam rangka percepatan Omnibus Law bidang cipta lapangan kerja dan perpajakan.
"Kemudian hasil akhirnya, terus terang. masih akan ada beberapa subtansi yang akan kita putuskan di raker menteri yang InsyaAllah akan dilaksanakan hari Senin sore atau Selasa yang akan diselenggarakan di sini (kemenko perekonomian)," jelas Susi.
Sementara itu, Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan, substansi Omnibus Law dibagi menjadi 11 klaster untuk lapangan kerja dan 6 klaster untuk perpajakan. Nantinya, Kadin akan memberikan beberapa masukan kepada pemerintah untuk kemudian dimasukkan dalam Omnibus Law.
"Lebih bicara mekanisme namun secara garis besarnya substansinya. 11 klaster di bidang lapangan kerja dan 6 klaster di bidang perpajakan. Rencananya memang setelah rapat menteri, selasa atau rabu diserahkan oleh kami," jelasnya.
Pematangan Kerangka
Setelah mengetahui jumlah klaster, Kadin akan mendistribusikan klaster sesuai dengan subtansinya. Kemudian selama satu minggu, Kadin akan memberikan kesempatan untuk mematangkan kerangka yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan cara memberikan feedback.
"Dan tentunya Kadin akan memfasilitasi apabila diperlukan pertemuan dengan kementerian yang terkait," jelas Rosan.
Feedback dan semua penyempurnaan yang akan dilaksanakan sampai pertengahan bulan Januari nanti, diharapkan dapat membuat pembahasannya menjadi lebih baik dan Omnibus Law akan maksimal.
"Sehingga pembahasannya akan lebih baik dan pada saat implementasinya, hal ini benar-benar bisa berjalan sehingga Omnibus Law ini bisa lebih optimal dan penyempurnaan-penyempurnaan ini akan terus kita lakukan sampai pertengahan bulan Januari," ujarnya.
Reporter Magang: Nurul Fajriyah
(mdk/azz)