Dukung Jokowi, KemenPAN-RB bakal sunat anggaran birokrasi PNS
Pemborosan anggaran PNS dilihat dari adanya agenda yang hasilnya tak memberi dampak signifikan bagi perbaikan birokrasi.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasodjo mengakui borosnya anggaran birokrasi dan anggaran PNS. Banyak anggaran terbuang untuk kegiatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan.
Eko mengaku sependapat dengan tim Joko Widodo yang menyebut bahwa presiden terpilih akan memangkas anggaran birokrasi. Komitmen ini diyakini bakal menghemat uang negara dan selanjutnya bisa dialokasikan ke sektor yang lebih produktif.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Siapa yang menyatakan bahwa Jokowi memuji pencapaian PKB? Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanul Haq mengungkap isi pertemuan Jokowi dan dua menteri PKB itu.
"Kalau dilihat nawacita Pak Jokowi semangatnya menghadirkan negara dan pemerintah untuk rakyat supaya lebih efektif dan efisien. Kita setuju itu," ucap Eko ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10).
Pemangkasan anggaran birokrasi dilontarkan Wasekjen PDIP, yang juga Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristianto. Dalam pandangan Jokowi, beban anggaran cukup memberatkan saat ini adalah masalah gaji pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini banyak daerah menggelontorkan belanja PNS lebih besar dari belanja publik. Hal ini dinilai tidak sehat dalam sebuah anggaran negara
Eko mencontohkan, pemborosan anggaran PNS bisa dilihat dari adanya agenda yang hasilnya tidak memberikan dampak signifikan bagi perbaikan dan pelayanan birokrasi. Banyaknya rapat dan pertemuan namun tidak memberikan manfaat untuk masyarakat.
"Saat ini memang ada anggaran yang dampaknya kecil dan signifikasinya untuk pencapaian outcame maupun impek terhadap birokrasi. Contohnya birokrasi yang banyak organisasi pemerintah yang perlu di review karena tumpang tindih," jelasnya.
Tumpang tindih ini pada akhirnya berpengaruh pada anggaran gaji. Kegiatan yang seharusnya bisa diurus satu institusi justru dikerjakan banyak institusi yang otomatis membutuhkan dana besar.
"Kita akan review kembali program kegiatan yang ada di K/L masih banya yang bisa dikurangi enggak perlu. Antara lain kurangi belanja meeting, belanja dinas, dan lain lain," tutupnya.
Sebelumnya, Hasto menuturkan, jika menjabat sebagai presiden nanti, Jokowi akan melakukan perombakan politik anggaran. Sebab, dalam pandangan Jokowi beban anggaran cukup memberatkan saat ini adalah masalah gaji pegawai negeri sipil (PNS).
"Jangan sampai belanja aparatur negara melampaui belanja publik. Ini akan dilakukan penataan, bukan kita menyusahkan PNS. Tapi bagaimana menambah nilai untuk rakyat. Politik anggaran harus membalikan itu," ucap Hasto belum lama ini.
Selain gaji PNS, penataan selanjutnya adalah pada pos perjalanan dinas PNS. Banyak anggaran terbuang untuk perjalanan dinas PNS di mana banyak menggunakan kelas premium atau first class.
"Belanja perjalanan dinas, pelatihan, IT cukup besar secara agregat. Dalam APBN 2015 itu desain masih boros. Ini nanti harus ada perubahan politik alokasi. Pemetaan mana yang dijadikan penghematan. Lebih fokus kemampuan rakyat. Defisit besar, pemborosan luar biasa," tegasnya.
Baca juga:
Pemerintahan Jokowi-JK didorong perbanyak lokasi tes CPNS
KemenPAN-RB temukan banyak pelamar CPNS pakai email palsu
Pengunjung laman pendaftaran CPNS tembus 140 juta
Rekrutmen PNS belum akomodir program Jokowi
Hindari situs hang, informasi CPNS dibagi ke website Telkom