Elpiji langka bukan tanggung jawab Pertamina

Pertamina tak mampu perbaiki distribusi karena bisnis elpiji 12 kilogram malah dibikin rugi oleh pemerintah.

2013-06-12 16:12:29

Pengamat Minyak dan Gas dari Reforminer Institute Khomaidi Notonegoro mengatakan yang wajib bertanggung jawab atas kelangkaan gas bukanlah PT Pertamina Tbk, melainkan Pemerintah.

Sebab, perusahaan pelat merah itu dibuat rugi dalam menjalankan bisnis elpiji selama ini oleh kebijakan pemerintah. Karena terus rugi, Pertamina tak bisa meningkatkan infrastruktur, termasuk jaringan distribusi, sehingga tergantung pada agen swasta yang rawan menimbun.

"Yang harus bertanggung jawab Pemerintah, karena Pertamina sebagai perusahaan yang dituntut untung oleh undang-undang, jadi rugi. Harus darimana bertanggungjawabnya," kata Khomaidi di UIN Syarif Hidayatullah, Banten, Rabu (12/6).

Pemerintah juga dituding menggunakan standar ganda dalam kebijakan elpiji, yang berujung pada kelangkaan bahan bakar itu di beberapa daerah.

Sikap ambigu pemerintah terlihat ketika elpiji 12 kilogram yang notabene bukan gas bersubsidi akan dinaikkan oleh Pertamina, Kementerian ESDM melakukan intervensi dan meminta agar harga tidak naik. Padahal seharusnya produk itu bukan ranah layanan publik Pertamina alias Public Service Obligation (PSO). Demikian pula ketika elpiji langka, semua urusan diserahkan pada Pertamina.

"Padahal harga yang bisa diintervensi itu seharusnya hanya produk-produk PSO, ini yang jadi masalah," ungkap Khomaidi.

Karena terbiasa menggunakan nalar terbalik dalam mengelola energi itulah, pemerintah kembali lepas tangan terhadap persoalan elpiji, dan melempar bolanya kepada Pertamina.

Dalam kasus langkanya elpiji, menurut Khomaidi, sumber masalah adalah kerugian Pertamina ketika elpiji 12 kilogram tidak jadi naik harga jualnya. Imbasnya, lantaran merugi dalam berbisnis elpiji 12 kilogram, Khomaidi menilai Pertamina tidak punya ruang untuk mengembangkan infrastruktur. Persoalan ini berujung pada ketergantungan Pertamina kepada agen yang kerap menimbun barang.

Khomaidi menilai, pemerintah harus berani menanggung beban Pertamina yang saat ini terus merugi karena dilarang menaikkan harga elpiji 12 kilogram.

"Kalau pemerintah mengatakan elpiji jangan dinaikkan, harus dengan harga sekian ya kerugian lebih kepada pemerintah, sehingga Pertamina bisa ekspansi, sehingga bisa menambah pasokan, sehingga bisa menjamin kehandalan pasokan kepada masyarakat," tandasnya.

Di ibu kota Jakarta, untuk tabung gas 3 Kg, pedagang eceran menjualnya dengan harga Rp 16.000 per tabung. Bahkan, ada juga yang menjual dengan harga Rp 30.000 per tabung. Sementara tabung 12 kilogram dijual hingga kisaran Rp 90.000 sampai Rp 120.0000.

Juru bicara Pertamina Ali Mundakir memastikan, kelangkaan dan lonjakan harga elpiji yang gila-gilaan akibat permainan agen nakal. "Ini karena ulah permainan harga saja. Kami sedang data, wilayah mana saja yang mengalami kelangkaan. Dari sisi data distribusi maupun pasokan dari Pertamina itu yang 3 kg tidak ada pengurangan. Buat Jakarta juga sudah ditambah 4.000 tabung," ujar Ali dua hari lalu.

Sementara,pengelolaan bisnis gas 3 kg dan 12 kg pada tahun lalu membuat Pertamina rugi Rp 5 miliar.

(mdk/ard)