Genjot Pertumbuhan Ekonomi, BTN Gelar Literasi Properti di Malang
Geliat sektor properti yang mulai membaik pada tahun 2017-2018 setelah sebelumnya mengalami tekanan pada tahun 2015-2016. Sejumlah faktor yang menekan antara lain ketidakpastian politik, tingkat hunian rendah dan perlambatan ekonomi.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar sejumlah program untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di 2019 yang diprediksi mencapai 5,3 persen. Selain sebagai bank penyalur Fasilitias Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank BTN juga aktif melakukan edukasi, serta literasi terkait bisnis properti dan mengembangkan kuantitas dan kualitas developer di Indonesia.
Untuk itu Bank BTN menjalin kerja sama dan menggelar workshop ataupun kuliah umum di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Mengapa BNI meluncurkan hibank? Silvano menyebutkan, potensi UMKM di Indonesia sangat besar. “UMKM ini bersifat informal, akses pembiayaan masih sangat terbatas, perbankan perlu hadir, itulah sebabnya kita perlu tahu bahwa digital adalah kuncinya. Dan oleh sebab itulah kami memiliki hibank,” ujar Silvano dalam acara ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 dengan tema Inclusive Digital Transformation, di Jakarta, Rabu (6/9).
-
Kapan penandatanganan kerja sama BNI dan Bank Lampung dilakukan? Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Division Head Card Business BNI Grace Situmeang bersama Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, di Menara BNI, Jakarta, Kamis (7/9).
"Literasi properti dan workshop ini ditujukan bagi para milenial yang duduk di perguruan tinggi untuk memperdalam pengetahuan mengenai peluang dan tantangan bisnis properti agar mereka tertarik menjadi pengembang properti yang saat ini masih sangat dibutuhkan mengingat backlog perumahan di Indonesia masih sangat tinggi," kata Direktur Bank BTN, R. Mahelan Prabantarikso di Universitas Muhammadiyah Malang dikutip keterangannya di Jakarta, Selasa (5/3).
Setelah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan UMM mengenai layanan jasa perbankan dan pendidikan latihan, Mahelan dalam kuliah umumnya, membahas mengenai geliat sektor properti yang mulai membaik pada tahun 2017-2018 setelah sebelumnya mengalami tekanan pada tahun 2015-2016. Sejumlah faktor yang menekan antara lain ketidakpastian politik, tingkat hunian rendah dan perlambatan ekonomi.
"Tahun 2018 mulai membaik karena relaksasi kebijakan uang muka pembelian rumah dari Bank Indonesia, program sejuta rumah yang makin luas yang didorong program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah dan makin pesatnya pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan properti di sejumlah wilayah di Indonesia," kata Mahelan.
Kebutuhan properti, khususnya tempat tinggal, diperkirakan Mahelan tidak akan surut karena faktor bonus demografi. Dalam kajian Badan Pusat Statistik, jumlah milenial akan mencapai 90 juta jiwa pada tahun 2020. Para milenial yang masuk pada usia produktif akan menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus menjadi target utama pasar properti tanah air.
"Ini merupakan peluang, apalagi backlog properti di Indonesia sekitar 11,4 juta unit yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, pengembang properti dan perbankan untuk memperbaikinya," kata Mahelan.
Khusus untuk pengembangan developer yang kelak akan memasok kebutuhan rumah bagi masyarakat, Bank BTN menggelar pelatihan properti, membuka program Mini MBA in Property serta pendampingan bagi para developer muda yang memulai bisnisnya serta mengawasi proyek properti. "Kualitas pengembang properti harus diperhatikan dan ditingkatkan karena saat ini marak pengembang properti bodong yang asal-asalan menggarap proyek properti yang berpotensi merugikan konsumen."
Indeks Harga Rumah atau House Price Index (HPI) meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan sarana dan infrastruktur transportasi permintaan rumah meningkat sementara jumlah lahan untuk perumahan makin tergerus. Pada riset yang dibuat Housing Finance Center BTN, khusus wilayah Jawa Timur, BTN HPI mencapai 181,42 pada Q4-2018.
Sementara itu,khusus BTN HPI di Malang tercatat 167,71 pada Q4-2018 meningkat 6,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Peningkatan HPI di Malang terdorong oleh tingginya backlog atau kurangnya pasokan perumahan dibandingkan kebutuhan rumah. Angka backlog di Malang tercatat sebanyak 18.577 unit. Sementara di Provinsi Jawa Timur backlog tercatat sebanyak 909.544 unit.
Sebagai informasi, BTN HPI adalah indeks yang memaparkan perubahan harga rumah yang dibeli konsumen. Berbeda dengan indeks yang dipaparkan institusi lain, HPI yang diracik tim riset Housing Finance Center (HFC) Bank BTN memberikan gambaran lebih rinci mengenai tren pertumbuhan harga rumah yang lebih akurat dengan metode matched sales menggunakan data penyaluran KPR BTN di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca juga:
Ikuti Jepang & Korea, Kubu Prabowo Fokus Pemisahan Kementerian PU dan Perumahan
Jika Terpilih Lagi, Jokowi Bakal Bangun 5 Juta Rumah
Kementerian PUPR Keluhkan Pengembang Tak Mau Bangun Rumah MBR
Pemerintah Manfaatkan Komunitas Masyarakat Atasi Backlog Perumahan
Nilai Penjualan Jakarta Garden City Tahap 2 Tembus Rp 170 Miliar