Indef Puji BPK Kritisi Pemerintah Soal Pengelolaan Dana PEN
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengapresiasi keberanian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kritik atas pelaksanaan kesinambungan fiskal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 kepada Presiden Joko Widodo. Termasuk temuan 6 persoalan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengapresiasi keberanian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kritik atas pelaksanaan kesinambungan fiskal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 kepada Presiden Joko Widodo. Termasuk temuan 6 persoalan dalam pelaksanaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sepanjang 2020.
"Karena tugasnya memang harus begitu," ucapnya kepada Merdeka.com, Sabtu (26/6).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Indonesia ingin meningkatkan indeks tanam dan produksi beras nasional? Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan cepat dan konkrit dalam jangka pendek untuk meningkatkan index tanam dan produksi beras nasional melalui sejumla program. Program yang dijalankan antara lain Perluasan areal tanam melalui program, Optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi sekali dalam setahun, sistem tanam terpadu pada lahan sawah dataran rendah (padi gogo) di areal perkebunann dan Peningkatan Indeks Tanam melalui optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi 2-3 kali dalam setahun.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Bagaimana cara mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia Emas? Untuk mencapai pertumbuhan itu, maka hilirisasi sebagai dongkrak yang efektif. Bahlil juga menuturkan, pemerintah sudah membuat desain besar di berbagai sektor untuk hilirisasi. Di antaranya, minyak dan gas, mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.
Sebab, menurut Didik, BPK ialah suatu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
"Jadi, saya setuju BPK mengingatkan pemerintah," sebutnya.
Maka dari itu, dia meminta, sejumlah kritis temuan BPK terkait penggunaan keuangan negara perlu ditindaklanjuti secara serius. Hal ini demi memperbaiki tata kelola keuangan negara di masa yang akan datang.
"Jangan kemudian kritis malah dinafikan," pungkas Didik menekankan.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengenai 6 persoalan dalam pelaksanaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sepanjang 2020.
"Terdapat hal-hal yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu sejumlah permasalahan yang diungkap di dalam LHP LKPP 2020 yang mencakup ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern antara lain permasalahan yang terkait dengan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PC-PEN," kata Agung di Istana Negara Jakarta, dikutip Antara, Jumat (25/6).
Pertama, pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menanggapi dampak pandemi Covid-19 pada LKPP. Kedua, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN tahun 2020 minimal Rp1,69 triliun tidak sesuai ketentuan.
"Ketiga, pengendalian dan pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun pada 10 kementerian/lembaga tidak memadai," imbuhnya.
Keempat, penyaluran belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR serta belanja lain-lain kartu prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun.
"Kelima, realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi," ungkap Agung.
Keenam, pemerintah belum mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang dilanjutkan di tahun 2021.
Sehingga berdasarkan pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya tercapai.
Baca juga:
Anggota DPR: Audit BPK Menguatkan Kecurigaan Pengelolaan PEN Selama ini
BPK Identifikasi 6 Masalah Pelaksanaan Program Penanganan Covid-19
Jokowi Ingatkan Soal Covid-19: Kita Masih dalam Situasi Extraordinary
Menyerah Tak Jadi Pilihan, Begini Cara Pelaku Pariwisata Bertahan di Tengah Pandemi
Pemain Kripto Mesti Waspadai Pemulihan Ekonomi, ini Alasannya
Bos OJK Optimis 2021 Jadi Titik Pemulihan Sektor Keuangan
PHRI Soal Lonjakan Kasus Covid-19: Tahun 2021 Semakin Berat