INDEF sebut pelemahan daya beli karena Jokowi cabut subsidi
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat karena pemerintah tidak tepat membuat kebijakan. Antara lain karena adanya pencabutan subsidi listrik dan BBM.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat karena pemerintah tidak tepat membuat kebijakan. Antara lain karena adanya pencabutan subsidi listrik dan BBM.
"Pemerintah harus mau akui dan paham betul apa penyakit ekonomi kita supaya kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran," kata Heri di kantor INDEF, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
Menurutnya, perlambatan daya beli paling dirasakan oleh 40 persen kalangan terbawah, sehingga pemerintah harus memahami masalah ekonomi yang tengah terjadi. Sayangnya, pemerintah tidak mau mengakui bahwa konsumsi rumah tangga melambat.
"Jika salah mendiagnosa maka kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran. Jadi harus paham betul masalah ekonomi sekarang. Sudah terlihat beberapa bulan lalu kalau pemerintah belum mau akui konsumsi kita melambat sekarang diakui juga. Ke depan mudah-mudahan kebijakan makin tepat sasaran," ujarnya.
Menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 56 persen.
Namun pada kuartal II pertumbuhan konsumsi hanya 4,93 persen. Angka ini dinilai melambat karena berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama sebesar 5,01 persen.
Meski begitu hal tersebut bisa ditutupi dengan pertumbuhan investasi dan ekspor, meskipun kontribusi terhadap PDB masih di bawah kontribusi konsumsi rumah tangga.
"Kita masih beruntung ada investasi dan ekspor. Investasi kita tumbuh 7,11 pertumbuhan dan ekspor tumbuh 17 persen tapi.sayangnya investasi dan ekspor kontribusi pada PDB tak sebesar konsumsi rumah tangga," tandas Heri.
Baca juga:
Bos OJK duga penutupan toko ritel karena masalah internal perusahaan
Menko Luhut minta Bank Dunia buat kajian kembangkan Danau Toba
Kuartal III 2017, BI catat surplus neraca pembayaran Indonesia USD 5,4 miliar
Bos OJK sebut pemanfaatkan teknologi digital oleh bank tetap butuhkan tenaga manusia
ICW temukan kerugian negara di sektor energi hingga Rp 133,6 T
Akhir 2017, Indonesia deklarasikan swasembada empat komoditas pangan
Presiden Korsel sepakat tingkatkan investasi di RI hingga dua kali lipat