Indosat dan XL tersandung dugaan praktik kartel

Indosat dan XL tersandung dugaan praktik kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera memanggil manajemen dua perusahaan tersebut terkait dugaan praktik kartel saat membentuk usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera memanggil manajemen PT Indosat Ooredoo Tbk dan PT XL Axiata Tbk terkait dugaan praktik kartel saat membentuk usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy. Pemanggilan paling lambat dilakukan pada minggu depan.

"Kami sudah kirimkan surat kepada dua perusahaan tersebut," kata Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, seperti dilansir Antara, Jakarta, Senin (10/10).

Menurutnya, ada tiga indikasi yang mengarah ke kartel dan menyalahi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilakukan oleh dua perusahaan telekomunikasi tersebut.

"Kami akan memanggil Indosat dan XL karena ada tiga indikasi dugaan kuat yang mengarah kartel, yakni price fixing, market allocation, dan output restriction," ujarnya.

Dia menjelaskan, price fixing yang dimaksud adalah Indosat dan XL bisa berkoordinasi menetapkan harga. Sementara, market allocation yakni keduanya bisa menetapkan pembagian wilayah pemasaran. Sedangkan, output restriction yakni keduanya bisa mengatur pasokan bersama-sama.

Seperti diketahui, Indosat dan XL telah membuat perusahaan patungan itu sejak beberapa bulan lalu dan telah resmi diumumkan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Mei 2016.

Di perusahaan patungan tersebut, masing-masing Indosat dan XL berbagi saham 50 persen, atau masing masing mengantongi 1.251 lembar saham.

Modal dasar pembentukan anak usaha ini Rp 10 miliar, modal ditempatkan Rp 2,5 miliar, dan modal disetor Rp 2,5 miliar dengan sumber pendanaan berasal dari kas masing-masing XL dan Indosat.

Menanggapi rencana pemanggilan KPPU tersebut, Vice President Corporate Communication XL Axiata Turina Farouk mengatakan pemanggilan KPPU belum bisa dikomentari, karena belum mendapatkan detil soal alasan ataupun materi pemanggilan.

"Perusahaan yang dibentuk tersebut juga belum berjalan, karena proses perizinan yang belum selesai. Efek bisnis juga belum ada," ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa pembentukan perusahaan patungan bagian dari upaya efisiensi biaya terkait pengembangan jaringan 4G.

Baca juga:
KPPU pelototi PLN dalam tender proyek 35.000 MW
Impor bahan baku sepeda motor dari Asia dan Timur Tengah
KPPU: Yamaha & Honda naikkan harga motor matik 3 kali dalam 1 tahun
Asosiasi: Sepeda motor tak bisa pakai 100 persen produk dalam negeri
Asosiasi akui Yamaha dan Honda bersaing rebut pasar motor matik
Iklim persaingan usaha di RI lebih buruk dibanding negara tetangga
Persaingan usaha berbuntut kartel harga motor matik