Infrastruktur bikin indeks daya saing Indonesia melesat tinggi

Pembangunan itu pun tidak hanya berlangsung di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh kawasan Indonesia. Bahkan, hingga ke perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, perbatasan RI dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur, serta perbatasan RI dan Papua Nugini.

Pemerintah Indonesia terus menggarap berbagai proyek pengembangan infrastruktur. Mulai dari jalan, tol, jembatan, pelabuhan, prasaran air bersih, infrastruktur pertanian, bandara hingga jalan pedesaan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan itu merupakan bagian dari terobosan pemerintahan Jokowi-JK, yang tidak hanya untuk mengejar ketertinggalan dari sisi daya saing infrastruktur dari negara-negara tetangga, tetapi juga untuk meningkatkan produksi dan kehidupan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok di seluruh Indonesia.

Pembangunan itu pun tidak hanya berlangsung di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh kawasan Indonesia. Bahkan, hingga ke perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, perbatasan RI dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur, serta perbatasan RI dan Papua Nugini.

"Dulu, kita merasa kalah bersaing melihat kemajuan masyarakat negara lain di perbatasan. Sekarang kita sudah bangun wilayah perbatasan, dengan prasarana berupa jalan yang bagus dan fasilitas lainnya yang lengkap," ujar Basuki.

Pembangunan serta pengembangan infrastruktur tidak hanya mampu meningkatkan daya saing, tetapi juga sekaligus dapat mencapai kemajuan di Tanah Air. Hasilnya, sejak pembangunan infrastruktur digeber tahun 2014, indeks daya saing infrastruktur Indonesia naik dari ranking ke-82 pada 2010 menjadi 60 pada tahun ini, dan diproyeksikan bisa naik lagi ke urutan 52 tahun depan.

Untuk terus memajukan persaingan itu, Kementerian PUPR sebagai leader pembangunan dan pengembangan infrastruktur pun telah merancang telah merancang pembangunan infrastruktur yang fokus pada 35 wilayah pengembangan strategis (WPS). WPS merupakan basis perencanaan dan pemprograman infrastruktur PUPR secara terpadu yang diharapkan memacu perkembangan ekonomi di wilayah sekitarnya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia, dan meningkatkan daya saing tiap daerah.