Jaga keamanan laut, Kemenhub beli 18 kapal patroli senilai Rp 572 M
Kapal diproyeksikan selesai pada 2017 mendatang.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan penandatanganan kontrak pembangunan kapal patroli dan fasilitas pendukung lainnya senilai Rp 572 miliar dengan sembilan perusahaan. Rinciannya adalah pembangunan 18 kapal patroli senilai Rp 400 miliar, pengadaan radar serta gyro vertical sebesar Rp 86,78 miliar, dan pengadaan penanggulangan pencemaran senilai Rp 85,25 miliar.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby R Mamahit mengatakan, untuk pengadaan kapal patroli, pengerjaannya dilaksanakan hingga 2017 mendatang. Sementara pengadaan fasilitas diberi tenggat hingga akhir tahun ini.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Kami berharap pembangunan kapal dan pengadaan fasilitas dapat dilaksanakan dengan sebaiknya, yaitu kualitas yang baik dan tepat waktu. Semua itu diharapkan bermanfaat bagi masyarakat baik dari segi keamanan dan keselamatan pelayaran," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Sabtu (28/11).
Bobby menjelaskan, untuk pembangunan kapal patroli terdiri atas pembangunan dua kapal patroli kelas II di mana masing-masing kapalnya bernilai Rp 65 miliar. Ada pula pembangunan enam kapal patroli kelas III dengan nilai sekira Rp 27 miliar setiap kapalnya. Sementara 10 kapal lainnya merupakan kapal patroli cepat alumunium senilai Rp 53 miliar/unit.
Sebenarnya untuk tahun ini, Kemenhub akan memesan 83 kapal patroli. Sekitar 53 di antaranya sudah terkontrak termasuk 18 kapal itu. Sementara itu, 30 unit lainnya yang belum terkontrak merupakan kapal patroli kelas I dengan taksiran nilai per kapalnya sebesar Rp 140 miliar.
Menurut Bobby, 30 kapal itu direncanakan terkontrak pada pertengahan Desember 2015 karena harus dilaksanakan proses lelang ulang akibatnya adanya kesalahan teknis.
"Dibutuhkan banyak armada kapal patroli yang handal sehingga pengawasan keamanan dan keselamatan di laut dapat semakin ditingkatkan. Untuk kapal patroli kelas I hingga kelas II bisa ditempatkan pada teritori yang luas, sementara kapal patroli kelas III hanya bisa ditempatkan di wilayah sekitar pelabuhan saja," terang Bobby.
Bobby mengungkapkan, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk pengadaan kapal-kapal patroli itu, maka pihaknya akan melakukan perekrutan sekira 3.000 personil pada 2016.
"Kapal diproyeksikan selesai pada 2017 mendatang, jadi masih ada waktu untuk merekrut sumber daya manusianya. Akan kami ajukan ke Kementerian PAN-RB tahun depan. Kira-kira satu kapal itu 20-30 orang. Tetapi, seandainya tidak tercapai jumlah yang diharapkan untuk direkrut, maka kami akan bekerja sama dengan TNI," papar dia.
Bobby menekankan, apabila kontraktor mengalami keterlambatan dalam penuntasan setiap pengadaan proyek itu, maka akan dikenakan denda.
(mdk/idr)