JK ajak Presiden Bank Dunia tinjau penanganan stunting di Lombok Barat
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla beserta Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, pagi ini bertolak ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/7). Kunjungan tersebut untuk melihat berbagai program pencegahan stunting (kekerdilan anak) dan upaya konvergensi pada tingkat desa.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla beserta Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, pagi ini bertolak ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/7). Kunjungan tersebut untuk melihat berbagai program pencegahan stunting (kekerdilan anak) dan upaya konvergensi pada tingkat desa.
Melalui keterangan yang diterima merdeka.com, Wapres JK didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Ujung Kulon Janggan buka? Ujung Kulon Janggan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Wapres JK dan rombongan menggunakan pesawat khusus kepresidenan BBJ lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandar Udara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat dan tiba pada pukul 09.20 WITA.
Setibanya di Lombok, Wapres JK disambut oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian menuju Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, untuk menghadiri forum pertemuan desa untuk pencegahan stunting.
Wapres JK menerima laporan Ketua Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan, didampingi oleh Program Leader for Human Development World Bank Indonesia, Camilla Raad Holmemo untuk progres penanganannya.
Selanjutnya, Wapres meninjau Pos Kesehatan desa, usai melakukan dialog dengan beberapa masyarakat yang hadir. Wapres JK juga melihat langsung Posyandu Terintegrasi dan Kegiatan Penerima Manfaat Keluarga Harapan (PKH).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Komitmen Pemerintah untuk menangani masalah anak kerdil (stunting), yang ditunjukkan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini. Mengingat sekitar 37 persen atau kurang lebih 9 juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting.
"Ini membahayakan Jangka Panjang. Disamping berakibat pada bangsa secara keseluruhan, berakibat untuk ibu-ibu," ucap Wapres saat menjadi pembicara pada Widyakarya Nasional, Pangan dan Gizi (WNPG) XI, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu.
Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi, dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Prevalensi stunting di Indonesia masuk dalam kelompok tinggi, bersama negara-negara Afrika dan Asia Selatan.
Situasi ini jika tidak segera diatasi akan memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. "Karena itulah, maka akan merusak produktivitas, merusak ekonomi masa depan," jelas Wapres JK.
Baca juga:
Perbaiki kualitas gizi nasional, LIPI dorong pemda optimalkan pangan lokal
Presiden Bank Dunia ajak dunia belajar dari Indonesia tangani stunting
Bertemu Presiden Bank Dunia, Jokowi bahas stunting
Menko Puan minta masyarakat terlibat berantas stunting
Tak melulu di daerah, pemerintah sebut 17.000 anak di DKI Jakarta menderita stunting