JK: Indonesia bukan surga ataupun neraka pajak
Tarif pajak di Indonesia tak serendah seperti Singapura dan tak setinggi negara-negara Skandinavia-Amerika.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia masih dalam taraf cukup bagi tarif pajak dibandingkan negara lainnya. Menurut dia, pajak punya peran vital bagi negara, walaupun tak disukai sebagian masyarakat.
"Kita bicara pajak. Sesuatu yang sangat penting untuk negara apa saja, walaupun sedemikian besar orang tidak suka pajak ini kan, sehingga banyak orang menghindar termasuk mencari negara yang punya surga pajak," kata JK dalam acara acara International Conference on Tax, Investment and Business 2016 di Jakarta, Senin (23/5).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
Menurut JK, tarif pajak di Indonesia tak serendah seperti Singapura dan tak setinggi negara-negara Skandinavia-Amerika. JK pun berseloroh kalau Indonesia bukan neraka pajak ataupun surga pajak.
"Karena punya surga berarti ada juga negara yang neraka pajak tentunya. Artinya negara yang tarifnya tinggi dan ketat lagi. Kalau Indonesia, saya kira di tengah-tengahlah bukan surga bukan neraka juga. Kenapa? karena tax, masih 11 persen sekarang ini. Juga penerimaan kita tidak sebesar dengan negara-negara lain, tarifnya juga menengah, tidak serendah Singapura tidak setinggi negara-negara Skandinavia-Amerika jadi ya bukan surga bukan neraka," seloroh JK.
JK menggambarkan peran pajak dalam riwayat romawi kuno mampu membiayai segala macam biaya pasukan untuk memperkuat kerajaan. Namun demikian, saat ini pajak mampu biayai infrastruktur dan gaji pegawai negara sipil.
"Gaji pegawai, bayar jalan, bayar pelabuhan, infrastruktur dan sebagainya. Sehingga, tentu kita melihat bagaimana pentingnya pajak ini," pungkas dia.
Baca juga:
Menkeu minta perusahaan multinasional bayar pajak di Indonesia
Perhatikan, telat bayar PBB kini dikenakan denda 2 persen per bulan
Waspadai penipuan mengatasnamakan Ditjen Pajak, begini modusnya
Tiga tersangka kasus pemerasan pajak PT EDMI ditahan KPK
Menkeu sebut informasi Panama Papers jilid II tidak lengkap
Beleid tax amnesty kandas, investor portofolio dinilai bakal kecewa
Tak melulu buruk, ini daftar keuntungan dari rokok