JK nilai Indonesia masih lemah hadapi pasar bebas ASEAN
Sektor keuangan dan sektor kelistrikan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Indonesia harus berbenah dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Pasalnya, Indonesia masih lemah dalam segala bidang.
JK menjelaskan sektor keuangan dan sektor kelistrikan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Untuk itu, program kelistrikan 35.000 Megawatt (MW) merupakan kebutuhan.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang Jokowi lakukan saat blusukan ke pasar? Saat blusukan ke pasar, Jokowi juga turut cek harga kebutuhan pokok
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Purworejo? Salah satu kunjungan Presiden Jokowi adalah ke Pasar Purworejo. Di sana dia asyik berbincang dengan para pedagang.
"Listrik kita, energi kita masih mahal dan kurang, kalau mahal sedikit masih no problem tapi kita ini kurang. Kita bangun 35.000 walau ada yg kritik tidak soal, lha itu kebutuhan. Bukan main-main, bukan untuk proyek, tapi kebutuhan, maka kita harus bangun sama-sama," kata JK dalam pidatonya di hadapan peserta Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) di Hotel Arya Duta, Jakarta, Selasa (27/10).
Dari sisi birokrasi pun, kata JK, Indonesia masih menerapkan mekanisme yang panjang dan berbelit-belit. Kendati demikian, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendukung perbaikan sistem birokrasi untuk investasi. Birokrasi nantinya akan dipangkas secara bertahap hingga mencapai waktu tiga jam.
"Karena itu lah kalau langkah-langkah kebijakan pemerintah yang lima itu, semua mengarah ke situ, bagaimana bisnis itu pedagang dan pengusaha mengarah kepada yang murah. Akan lebih murah, lebih cepat, karena itu perizinan dipercepat, cita-cita tiga jam. Artinya mungkin sekarang masih tiga bulan, besok sebulan, nanti seminggu, lama-lama tiga jam, saya tidak menjamin sekarang langsung tiga jam tapi berproses lebih cepat," tutup JK.
(mdk/bim)