Jokowi harus siapkan dana infrastruktur Rp 6.000 triliun
Angka ini sudah mencakup semua proyek mulai dari bandara, jalan, water supply, jalan tol, kilang minyak, dan lainnya.
Presiden terpilih Joko Widodo menargetkan perekonomian Indonesia akan tumbuh 7 persen di masa pemerintahannya. Target pertumbuhan ini tidak mudah karena harus seimbang dengan pertumbuhan infrastruktur.
Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, setidaknya Jokowi membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang ditinjau oleh Jokowi di Kabupaten Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Bagaimana kondisi jalan yang dilalui Jokowi? Mobil dinas RI 1 jenis Mercedes Benz S 600 Guard itu harus berjalan lambat dan dikabarkan sempat 'nyangkut'. Saking rusak parah, Jokowi sampai harus berganti mobil. Dari kendaraan dinas mercy ke mobil jenis jip.
-
Di mana Jokowi meninjau jalan rusak? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi angka 6-7 persen setahun itu infrastrukturnya harus Rp 6.000 triliun. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan lingkungan dan dampak sosial," ucap Kuntoro di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10).
Angka tersebut, kata dia, sudah mencakup semua proyek mulai dari bandara, jalan, water supply, jalan tol, kilang minyak dan lain sebagainya.Agar tidak memberatkan, pemerintah sudah memiliki mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP).
"50 persen swasta, 50 persen dari APBN semuanya Rp 6.000 triliun. Pemerintah bisa dari APBN dengan funding. Ini benar benar kebutuhan kita dalam jangka waktu panjang, saya percaya bisa," tambahnya.
Head of Infrastructure BCG, Edwin Utama punya penilaian sendiri soal proyek kerja sama pemerintah dan swasta. Menurutnya, proyek KPS sering gagal. Pemerintah baru harus bekerja lebih keras dan memberikan kejelasan mengenai keberlangsungan proyek KPS.
"Penting pengadaan tanah itu, kejelasan dengan siapa dia berhubungan dengan pemerintah mana. Kalau banyak lembaga sakit kepala juga, misalnya banyak Pemda," tutupnya.
(mdk/noe)