Jokowi Sentil Pemda, Penyerapan Anggaran Daerah Masih Minim
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi realisasi APBD oleh pemerintah daerah di tengah kenaikan kebutuhan pokok masyarakat. Dia menyebut, realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih 47 persen. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil untuk realisasi pemanfaatannya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi realisasi APBD oleh pemerintah daerah di tengah kenaikan kebutuhan pokok masyarakat. Dia menyebut, realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih 47 persen. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil untuk realisasi pemanfaatannya.
"Posisi APBD saat ini realisasinya masih berada di angka 47 persen, masih kecil sekali. Saya minta sekali kepada seluruh gubernur, wali kota, bupati, agar waktu yang tinggal Oktober, November, Desember, betul-betul anggaran yang ada ini segera bisa direalisasikan," ujar Jokowi, di Istana Negara, Senin (12/9).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
Menurutnya, penyerapan APBD sangat penting, sebab hal ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Selain itu, dia juga mengingatkan, jika realisasi APBD masih minim, dan terjadi inflasi, salah satu dampak yang tercermin signifikan adalah kenaikan harga pangan.
Dia menambahkan, kontribusi kenaikan pangan terhadap kemiskinan cukup besar, yaitu 74 persen. "Begitu harga pangan naik artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik," ungkapnya.
Jokowi juga sempat menyinggung sensivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini. "Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," tegasnya.
Dia pun mendorong pemerintah daerah memberi subsidi terhadap transportasi pengangkut pangan, untuk mengendalikan inflasi.
"Misalnya harga bawang merah naik, kalau enggak salah paling banyak dari Brebes. Brebes-Lampung berapa transportasinya? Rp3 juta, berarti biaya transportasinya itu Rp3 juta ditutup oleh pemerintah daerah," tandasnya.
Baca juga:
Luhut: KKP Domestik Bentuk Transparansi Belanja Pemerintah
Jokowi Singgung Realisasi Belanja Daerah Masih Minim, Baru Capai 39 Persen
Menteri Sri Mulyani Dorong Pemda Alokasikan Anggaran Berdayakan UMKM
Jokowi Perintahkan Kementerian Kebut Belanja Produk Lokal Sebelum Akhir 2022
Tak Terserap Optimal, Dana PEN Kesehatan Diberikan untuk Bansos
6 Merek Laptop Bakal Diborong Pemerintah, Dibuat di RI dan TKDN di Atas 25 Persen