Jokowi Siapkan Rp15 Triliun untuk Pembangunan Jalan Rusak di Tahun 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyiapkan anggaran Rp15 triliun untuk pembangunan dan perbaikan jalan rusak pada tahun 2024.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.

"Memang masih ada beberapa ruas jalan yang masih belum baik, akan dilanjutkan tahun ini karena secara nasional kalau tahun lalu ada Rp14,6 triliun, tahun ini kita juga ada untuk perbaikan dan pembangunan jalan itu Rp15 triliun," ungkap Jokowi saat meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5).

Dia mengungkapkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan daerah merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat mobilitas orang maupun logistik. Selain itu, kata Jokowi, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Kita harapkan semua jalan akan baik sehingga mobilitas orang, mobilitas logistik, semuanya menjadi bagus dan efisien," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah telah membangun dan memperbaiki 22 ruas jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023. Adapun total anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp631 miliar.

"Termasuk dua ruas jalan di Kabupaten Muna Barat yang menghabiskan biaya Rp42,4 miliar," 

jelas Jokowi.

merdeka.com

Anggaran Infrastruktur 2023

Sebagai informasi, realisasi anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencapai Rp455,8 triliun. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Untuk infrastruktur realisasinya Rp455,8 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).

Realisasi anggaran infrastruktur 2023 itu tumbuh 22,2 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp372,8 triliun.

Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.

Penyaluran anggaran infrastruktur salah satunya dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk pembangunan rumah susun hingga pelabuhan.

Secara rinci, belanja infrastruktur melalui K/L di antaranya untuk 2.477 unit rumah susun, 1.104 unit rumah khusus, serta 140.593 unit rumah swadaya.

Kemudian, pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 1.226 liter/detik, tujuh unit bendungan baru, dan 18 unit bendungan lanjutan, jaringan irigasi baru 3.455 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi 74.560 hektare, serta pengelolaan air limbah 12.400 KK dan pengelolaan sampah 19.800 KK.

Selanjutnya, pembangunan 377,5 kilometer jalan baru, 1.260 meter flyover atau underpass, 217,7 kilometer jalan tol, dan 5.956 meter jalan baru.

Anggaran juga digunakan untuk pembangunan dan pengembangan bandara di 114 lokasi, pelabuhan di 47 lokasi, dan pelabuhan penyeberangan di 44 lokasi.

Belanja berikutnya disalurkan melalui transfer ke daerah, yakni untuk penanganan jalan sepanjang 6.260 kilometer dan jembatan 775 meter, penyelenggaraan 261.056 unit SPAM, pembangunan SPAM jaringan perpipaan dengan kapasitas 7.174 liter/detik, pemasangan 166.253 sambungan rumah (SR) air minum, serta pembangunan atau pemeliharaan sistem drainase sepanjang 9.782 meter.

Penyaluran lainnya dilakukan melalui pembiayaan untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatera (JTTS) tahap I sepanjang 972 kilometer dan tahap II 200 kilometer, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 200.000 unit rumah. 

Kemudian dukungan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), seperti untuk proyek jalan tol, pelabuhan, bendungan, hingga irigrasi.

“Jadi, kalau ngomong pemerataan infrastruktur itu ada di mana-mana, mulai dari air bersih, jalan, jembatan, irigasi, sampai tol, bandara, dan pelabuhan,” kata Sri Mulyani.