Jusuf Kalla: Pejabat Korupsi Karena Gaji Rendah, Pendapatan Negara Tak Tumbuh
Jusuf Kalla menyebut, jika pertumbuhan penerimaan negara tinggi seperti Singapura dan Malaysia, maka gaji pejabat juga tinggi. Namun jika gaji rendah, maka akan membuat pejabat mencari jalan lain untuk menambah pendapatan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti maraknya korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Menurutnya, korupsi ini terjadi karena gaji rendah akibat pendapatan ekonomi negara yang tidak tumbuh.
"Memang ada suatu dilema ada yang mengatakan, ya bagaimana pejabat kita tidak korupsi karena gaji rendah. Gaji rendah karena pendapatan negara ekonomi kita tidak tumbuh dengan baik," ujar Wapres JK di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Mengapa Jusuf Kalla bingung dengan penetapan Karen Agustiawan sebagai terdakwa? Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya," kata JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
Wapres JK melanjutkan, jika pertumbuhan penerimaan negara tinggi seperti Singapura dan Malaysia, maka gaji pejabat juga tinggi. Namun jika gaji rendah, maka akan membuat pejabat mencari jalan lain untuk menambah pendapatan.
"Coba kalau kita tumbuh seperti singapura atau Malaysia, pasti gaji juga tinggi. Tapi, ada juga mengatakan karena tidak tinggi maka kita mau hidup layak harus mendapat pendapatan lain. Itulah semuanya menjadi suatu dilema yang kita harus hadapi. Dilema itu bisa diatasi di mana saja," jelasnya.
Sifat koruptif ini, kata Wapres JK, harus diatasi dengan integritas dan pendapatan tinggi. Pemerintah pun sebenarnya sudah mengeluarkan aturan agar tunjangan kinerja pegawai ditingkatkan.
"Salah satu dilemanya secara bersamaan mengatasinya, ya integritas dan pendapatan tinggi. Karena itulah maka ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja yang diputuskan oleh PAN-RB setelah mendapat persetujuan dari ketua apa namanya lupa saya. Setelah saya tandatangani maka mendapat kinerja," katanya.
Meski demikian, penambahan gaji pegawai tentu akan berdampak pada biaya pemerintahan yang tinggi. Oleh karena itu, hal ini harus diimbangi dengan pendapatan negara berupa penerimaan pajak dan bea cukai yang tinggi.
"Itulah suatu penyelesaian dilema-dilema yang tentu akibatnya adalah biaya pemerintahan makin tinggi. Tapi biaya pemerintahan yang tinggi ini harus diatasi dengan pertumbuhan yang tinggi. Dan hanya dengan pertumbuhan yang tinggi mendapat pajak yang tinggi, bea cukai yang tinggi," jelasnya.
"Sehingga, pendapatan lainnya yang tinggi dapat membayar suatu tunjangan yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga alasan untuk korup karena kurang pendapatan bisa diatasi. Inilah suatu lingkaran yang patut kita perbaiki," tutup Jusuf Kalla.
Baca juga:
Wapres JK: Korupsi Terjadi Karena Layanan Lambat
Wapres JK Beri Penghargaan pada 205 Unit Kerja Peraih Zona Integritas Terbaik
Wapres JK Minta Pemerintah Segera Atasi Masalah Blanko e-KTP Online
Wapres JK Ingatkan ICMI Tak Fokus Bahas Politik
Wapres JK Nilai Pembunuhan di Papua Melanggar HAM
Cegah Radikalisme, Wapres JK Minta ICMI Tingkatkan Mutu Pendidikan