Kekurangan Anggaran PUPR Bangun Infrastruktur Capai Rp 402 Triliun
Kepala Subdit Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur Kementerian PUPR, Putut Marhayudi mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam membangun infrastruktur adalah kekurangan anggaran (financial gap). Saat ini, financial gap sebesar Rp 402 Triliun.
Kepala Subdit Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur Kementerian PUPR, Putut Marhayudi mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam membangun infrastruktur adalah kekurangan anggaran (financial gap). Saat ini, financial gap sebesar Rp 402 Triliun.
"Tantangan membangun infrastruktur atau solusi jalan keluar antisipasi anggaran. Karena kalau APBN APBD minded, sampai kiamat pun gak akan tercapai," kata dia dalam sebuah acara diskusi di kawasan Kebayoran, Jakarta, Kamis (14/2).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
Dia menjelaskan, dari 19 jenis infrastruktur hanya 6 jenis yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR. Yaitu jalan, sumber daya air, perumahan, jalan, pengolahan limbah dan pengelolaan sampah.
"Dari 2015 ada keterbatasan anggaran sehingga di PU saja ada gap Rp 402 Triliun untuk mewujudkan target," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan creativ financing yaitu alternatif pola-pola pembiayaan sehingga dapat mewujudkan sebuah infrastruktur. Beberapa pendanaan inovatif yang diterapkan dalam pembangunan infrastruktur diantaranya adalah investasi swasta, KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), serta penugasan khusus BUMN atau BUMD.
"Choice (pilihan) terakhir baru APBN dan APBD," dia menambahkan.
Dia mengungkapkan, saat ini 37 proyek Kementerian PU sudah dicoret dari daftar strategis karena sudah memasuki masa transaksi dan kontruksi serta operasi. Proyek tersebut tidak ada yang mengandalkan APBN.
"Dari 29 proyek yang telah memasuki transaksi dan konstruksi 67 persennya atau senilai USD 121,7 miliar menggunakan dana swasta, jadi hanya 8 persen yang menggunakan anggaran pemerintah," tutupnya.
Baca juga:
Meninjau Progres Pembangunan Proyek LRT Jabodebek
Said Didu: Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Banyak yang Tak Konsisten
Tak Hanya Capaian, Jokowi Diminta Jelaskan Manfaat Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Infrastruktur Jokowi Dikritik Tak Diimbangi Pembangunan Wilayah
OSO Tegaskan Jokowi Identik dengan Pembangunan Infrastruktur