Kembangkan wirausaha pedesaan, Menaker ajak para pengusaha wanita

Pemberdayaan perekonomian di pedesaan diharapkan dapat dipercepat dengan melibatkan kalangan pengusaha wanita.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengajak kalangan pengusaha wanita bekerja sama mendukung Program Desa Produktif dengan mengembangkan pelatihan wirausaha produktif di pedesaan, serta mendukung program pemagangan nasional di perusahaan-perusahaan swasta dan pelatihan vokasi dengan melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah pusat maupun daerah.

Hanif mengatakan, pemberdayaan perekonomian di pedesaan diharapkan dapat dipercepat dengan melibatkan kalangan pengusaha wanita. Sebab, menurutnya, pengembangan pelatihan wirausaha produktif bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui program pendampingan, Kita bisa berdayakan para calon wirausaha terutama di pedesaan agar terus berkembang dengan mensinergikan program-program lainnya berupa pemberian bantuan sarana usaha sebagai stimulasi bagi wirausaha pemula, peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, penyediaan fasilitas jaminan sosial," kata Menaker Hanif seusai menerima audiensi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Kantor Kemnaker, Jakarta pada Rabu (3/5/2017).

Hanif menyampaikan, pemerintah pun akan memberikan bantuan pembinaan manajemen usaha, aspek legal, akses CSR, dan pengembangan jejaring dan kemitraan usaha serta sarana pendukung pemberdayaan wirausaha sesuai dengan minat, bakat dan potensi daerah asal yang diutamakan.

"Pemerintah terus mendorong perkembangan wirausaha karena mempunyai nilai strategis dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan dan kesempatan kerja baru serta menopang perekonomian negara," kata Hanif.

Untuk membantu mempercepat hal itu, Hanif menawarkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, swasta, masyarakat umum, dan lulusan pendidikan agar memanfaatkan keberadaan BLK dengan menggelar pelatihan keterampilan kerja wirausaha yang berbasis kompetensi.

Berdasarkan data Kemnaker total jumlah BLK ada 281. Sebanyak 19 dimiliki pusat dan 262 BLK dimiliki pemda Provinsi, Kabupaten/kota. Menaker Hanif berharap, fasilitas ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan terserap di pasar kerja yang ada.

"Kita berharap semua jenis pelatihan yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta juga lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas wirausaha di Indonesia," kata Hanif.

Sementara itu, Ketua IWAPI, Nita Yudi mengungkapkan perlu kerjasama antar stakeholder ketenagakerjaan untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang ada. Nita optimis kebersamaan pengusaha, pekerja dan pemerintah mendapatkan win-win solution berbagai permasalahan ketenagakerjaan.

"IWAPI juga siap untuk terus berusaha bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menyukseskan pengembangan SDM melalui program pemagangan dan pelatihan vokasi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dunia usaha ada kesesuaian dengan keahlian pekerja," kata Nita.