Kembangkan Wisata Medis, Pemerintah Bakal Bentuk Indonesia Health Tourism Board

Pemerintah terus menggencarkan upaya pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Salah satu batu loncatan dalam pengembangan industri wisata medis nasional adalah Indonesia Health Tourism Board, yang pembentukannya menjadi pokok bahasan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Indonesia Health Tourism Board.

2021-09-16 09:33:35

Pemerintah terus menggencarkan upaya pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Salah satu batu loncatan dalam pengembangan industri wisata medis nasional adalah Indonesia Health Tourism Board, yang pembentukannya menjadi pokok bahasan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Indonesia Health Tourism Board.

"Tujuan utama pembentukan IHTB adalah untuk menaungi dan mengembangkan wisata kesehatan di Indonesia. IHTB juga diharapkan dapat meminimalisasi ketidakpercayaan masyarakat pada institusi medis di Indonesia, dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional," ungkap Menko Luhut dalam pernyataannya, Kamis (16/9).

Menko Luhut melanjutkan, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap masalah kesehatan menunjukkan tren positif. Ini tercermin melalui pengeluaran di bidang kesehatan yang mencapai 337 dolar AS per kapita pada 2018, serta peningkatan Foreign Direct Investment di bidang kesehatan, dengan investasi tertinggi berasal dari Singapura, Australia dan RRT.

"Ini menandakan bahwa sektor kesehatan Indonesia memiliki peluang investasi yang menjanjikan di masa depan," ujar Menko Luhut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir secara virtual memaparkan, "Kemenkes selaku koordinator Pokja (kelompok kerja) Penyederhanaan Regulasi, saat ini sedang menyederhanakan regulasi terkait pengaturan penyelenggaraan wisata medis," jelas Menkes Budi.

Regulasi ini antara lain menerbitkan Perkonsil No. 97 Tahun 2021 tentang Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri, Revisi Permenkes No. 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

"Dalam dua tahun terakhir ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) intensif membahas tentang wisata kesehatan dengan Kemenkes," kata Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Baparekraf Rizki Handayani Mustafa

Pengembangan wisata kesehatan Indonesia tersebut terbagi dalam empat ruang lingkup besar yakni adalah wisata medis berbasis layanan unggulan, wisata kebugaran dan herbal berbasis SPA, pelayanan kesehatan tradisional dan herbal, wisata olahraga kesehatan berbasis event olahraga, serta wisata ilmiah berbasis MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).

Masing-masing lingkup tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Nasional tahun 2021-2024 dan akan menjadi fokus utama pada masing-masing tahun. Selain itu, wisata medis juga berupaya menyediakan fasilitas kesehatan dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik bagi para wisatawan.

Rakor ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Umum Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia, Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, dan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.

Baca juga:
Bersiap Menuju Endemi Tahun 2022, Ini Syarat Berwisata di Jabar Jika Covid-19 Selesai
Wapres: Protokol Kesehatan Berbasis CHSE Jadi Standar Persiapan Wisata
Mobilitas Publik ke Tempat Rekreasi hingga Kantor Naik pada Agustus 2021
Wapres Ma'ruf Amin Beberkan Kendala Implementasi Wisata Halal di Indonesia
Wapres Ma'ruf Sebut Tahun 2020 Jadi Periode Terberat Industri Pariwisata Global

(mdk/azz)