Kementerian PUPR Serahkan ke Prabowo soal Usulan Bentuk Badan Air Nasional

Sejumlah tokoh dan menteri dalam World Water Forum ke-10 Bali melempar usul pembentukan Badan Air Nasional pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Saat ini, pemegang regulasi terkait air masih terpecah di berbagai instansi, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Menanggapi usul itu, Staf Ahli Menteri PUPR V Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja menyerahkan putusan akhir pembentukan Badan Air Nasional kepada Prabowo dan kabinetnya.

"Saya kira kalau pembentukan Badan Air ini kan nanti akan menjadi domain dari pemerintah berikutnya ya. Saya kira seluruh format kelembagaannya kan masih dibahas," ujar Endra dalam salah satu sesi bersama media di ajang World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (23/5).

Endra menegaskan, masalah air memang multidisiplin dan multisektor.

Dia mengambil contoh Kementerian PUPR, yang punya tugas berkaitan dengan air minum, sanitasi, irigasi, hingga pengendalian banjir. 

Kemudian ada juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyangkut sisi hulu dan hilir serta pengamanan daerah aliran sungai (DAS).

Lalu, Kementerian Pertanian yang mengelola air untuk kepentingan pertanian. 

"Ada lagi pemanfaatan air untuk PLTA (oleh Kementerian ESDM). Itu sudah kita lihat ya di Cirata, di Jatiluhur yang untuk pembangkit listrik, kemudian di Poso, di beberapa danau di Sulawesi juga kita tahu itu memanfaatkan air untuk PLTA," imbuhnya. 

Menurut dia, jika ada ide pembentukan Badan Air Nasional yang mengintegrasikan seluruh aspek berkaitan dengan air dalam satu badan, itu perlu dibahas untuk pemerintahan berikutnya. 

"Seluruh ide saya kira itu mungkin, tapi tentunya itu kembali kepada bagaimana nanti presiden baru kita melihat masalah air itu tetap menjadi top priority dalam political agenda," tuturnya. 

"Itu yang lebih penting karena dari situ kelihatan leadership dan juga komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah," tegas Endra.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyinggung soal urgensi pembentukan Badan Air Nasional.

Usul tersebut dilontarkan dalan World Water Forum ke-10 Bali pada segmen Local and Regional Authorities di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (22/5).

Dalam sesi konferensi pers seusai acara, AHY mengaku telah menyampaikan gagasan terkait pentingnya mengoordinasikan segala urusan manajemen air di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.

Artinya, kita berharap ada sebuah badan yang khusus menangani air. Ini bukan yang pertama, ada sejumlah negara yang terlebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti itu, yang memiliki kewenangan untuk bisa mengelola air secara komprehensif," ujarnya.

"Termasuk regulasinya dipersiapkan dengan baik, kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah ini juga menjadi kekuatannya," kata AHY.

Oleh karenanya, AHY menilai pembentukan Badan Air Nasional buka hanya sekadar menambah birokrasi baru, tapi jadi wadah besar bagi penataan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor air, termasuk krisis air.

Namun, AHY menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan agar Badan Air Nasional nantinya bisa terbentuk di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menegaskan itu hanya sebagai sebuah saran.

"Tapi saya enggak punya kewenangan, saya tadi hanya menyampaikan di forum internasional ataupun akademis yang bisa kita diskusikan kalau ada nilai-nilai yang baik atau positif. Kita enggak usah ragu-ragu untuk belajar saling belajar dari negara yang terlebih dahulu melakukannya, itu pun sesuatu yang baik untuk kita dan pemerintahan di tingkat daerah," ungkapnya.

Menimpali pernyataan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menilai stok energi, makanan dan air di dunia ke depan bakal semakin viral.

"Itu pasti akan bertambah, diperlukan, sedangkan dia terbatas. Maka diperkirakan ke depan tantangan dunia memang tiga itu, energy, food security, dan water/air," imbuhnya.

"Beberapa negara sudah punya Menteri (Air), seperti salah satu speaker tadi Minister of Water of Morroco. Maroko punya menteri air khusus sendiri," sebut Tito.

Di sisi lain, dia menyebut Indonesia memang punya beberapa kementerian/lembaga yang mengurusi masalah air.

Sebut saja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Kementerian ATR/BPN sendiri.

Namun belum ada yang khusus fokus terhadap sektor air secara khusus.

"Oleh karena itu, ini mungkin jadi salah satu pertimbangan. Tapi sekali lagi, Pak AHY dan saya bukan punya kewenangan, sebagai sharing dari negara lain. Apapun kebijakan dari presiden terpilih nanti (Prabowo Subianto), kita akan mendukung," tuturnya.