Kepala staf presiden yakin paket kebijakan II bakal direspon positif
Paket kebijakan jilid II berisi empat kebijakan dan akan keluar akhir September 2015.
Pemerintah Jokowi-JK masih sibuk menyiapkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi jilid II. Kebijakan pertama yang dilansir pekan lalu terbukti belum direspon positif pelaku pasar keuangan. Rupiah tetap melorot hingga kini menyentuh Rp 14.400, IHSG belum sepenuhnya membaik.
Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki menegaskan, paket kebijakan kedua bakal memenuhi ekspektasi dan harapan pelaku pasar dalam negeri.
-
Bagaimana Pejuang Rupiah bisa menghadapi tantangan ekonomi? "Tidak masalah jika kamu bekerja sampai punggungmu retak selama itu sepadan! Kerja keras terbayar dan selalu meninggalkan kesan abadi."
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Siapa yang memimpin rencana redenominasi rupiah di Indonesia? Rencana penyederhanaan mata uang telah digulirkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Kapan Pejuang Rupiah harus bersiap? "Jangan khawatir tentang menjadi sukses tetapi bekerjalah untuk menjadi signifikan dan kesuksesan akan mengikuti secara alami." – Oprah Winfrey
-
Mengapa nilai tukar rupiah menjadi sangat tinggi terhadap dolar di era Soeharto? Sebab, inflasi Indonesia yang terbilang masih cukup tinggi tidak sebanding dengan mitra dagangnya. Akhirnya nilai tukar rupiah menjadi sangat tinggi terhadap dolar dan tidak ada negara yang mau bermitra dengan Indonesia.
"Nanti akan ada paket kedua yang nanti akan lebih merespon kebutuhan market. Ini paket kedua akan keluar akhir bulan. Sampai ada 4 kebijakan. Sekarang kan baru deregulasi. Cuma di perdagangan dan industri," kata Teten di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Teten menyadari, pasar belum merespon positif paket kebijakan pertama karena kebijakan itu lebih banyak berisi penyederhanaan aturan atau deregulasi. Menurutnya, kebijakan itu baru bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu menengah.
"Kalau yang paket nilai rupiah terhadap dolar itu memang tidak akan bisa dalam waktu dekat," kata Teten.
Teten memaparkan, pelemahan rupiah terhadap USD karena pendapatan dolar dari ekspor Indonesia turun sedangkan impor masih tinggi.
Menurut Teten, perbaikan iklim investasi oleh pemerintah, efeknya baru bisa dirasakan beberapa bulan kemudian. Selain itu, kebijakan perbaikan sektor ekspor juga sangat tergantung kondisi negara-negara tujuan ekspor yang umumnya menghadapi kondisi perekonomian yang sama dengan Indonesia.
"Jadi menurut saya memang tidak bisa dilihat langsung pengaruhnya terhadap nilai rupiah. Nilai rupiah ini baru akan kuat kalau ada capital inflow, penanaman investasi yang cukup besar dan sehingga dolar melimpah di dalam negeri termasuk juga pendapatan dari ekspor," papar Teten.
Baca juga:
Baja impor kuasai proyek jembatan Rp 300 miliar pemerintah
Menko Rizal Ramli: Demi utang, pemerintah jual kedaulatan Indonesia
DPR: Selama Menteri Susi menjabat, 637.000 orang jadi pengangguran
Rupiah sentuh 14.408/USD, Wapres JK sebut efek kebijakan butuh waktu
Ini data anjloknya rupiah terhadap USD, Yen, dan Euro dalam sebulan