Kerap ditutup, BI minta BPR perbaiki kualitas SDM
SDM BPR dinilai masih kurang berkualitas, baik dalam tata cara mengelola dana nasabah maupun dalam menguasai IT.
Bank Indonesia (BI) meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini berkaitan dengan banyaknya BPR yang ditutup akibat kurangnya tata kelola perusahaan di BPR.
"Selama beberapa tahun ini, BPR yg ditutup ada cukup banyak, dan utamanya karena pengelolaan yang dilakukan terhadap BPR ini kurang hati-hati," kata Gubernur BI, Agus Martowardojo, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/12).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Kapan kerja sama antara BRI dan Prudential Indonesia ditandatangani? Kerja sama tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto, President Director Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany dan President Director Prudential Syariah Omar Sjawaldy Anwar, di Jakarta pada Kamis, 20 Juli 2023.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
Selain itu, Agus melihat faktor SDM BPR masih kurang berkualitas baik dalam tata cara mengelola dana nasabah maupun dalam menguasai Teknologi Informasi (IT) untuk mendukung kinerja BPR.
"Kalau SDM-nya sudah ditingkatkan tentu nanti pemahaman tentang industri, pemahaman tentang capacity, teknologi dan sebagainya, sehingga nanti bank itu akan lebih bertahan," jelas Agus.
Nantinya, lanjut Agus, BI dan OJK akan terus meningkatkan kerja sama agar sisi prudensial atau kehati-hatian perbankan, khususnya BPR, semakin terjaga pasca pengawasan perbankan pindah ke OJK tahun depan.
"BPR yang ditutup itu hampir kebanyakan karena pengelolaannya yang tidak baik. Tapi kami dari BI dan OJK akan menjaga supaya prudensial, kehati-hatian, tata kelola yang baik itu akan diutamakan," imbuh Agus.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menambahkan, dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, sudah ada dua BPR yang ditutup. Sepanjang 2006 hingga Agustus 2013, sudah sebanyak 49 BPR ditutup akibat lalai dalam mengelola BPR.
"BPR itu (yang ditutup) tiga bulan lalu saja sudah sekitar 51 BPR. Memang karena sebagian besar, mungkin semuanya karena fraud, tapi kalau dilihat dari presentase jumlah BPR yang 1850, 51 BPR sih sebenarnya persentasenya kecil sekali," jelas Mirza.
(mdk/bim)