Komnas HAM: Masyarakat Papua harus jadi bagian pengelola Freeport
Selain itu, masyarakat Papua juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan karena mereka menjadi bagian PT Freeport Indonesia. Jika PT Freeport Indonesia tutup, pemerintah juga bisa mencari solusi bagi warga Papua untuk mencari mata pencaharian.
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai berharap masyarakat Papua bisa terlibat dalam perundingan antara Kementerian ESDM dengan PT Freeport Indonesia. Terlepas dari status Freeport sebagai Kontrak Karya (KK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), warga Papua harus mendapatkan keuntungan.
"Perundingan itu, kami ingin masyarakat lokal tentu harus menjadi bagian pengelola Freeport pada masa yang akan datang apakah melalui KK atau IUPK," kata Pigai usai bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3).
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kapan Smelter Freeport di Gresik ditargetkan mulai beroperasi? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Siapa yang diperiksa oleh Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu. Istri Munir, Suciwati juga turut diperiksa oleh Komnas HAM.
-
Bagaimana HAM ditegakkan di Indonesia? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
Selain itu, masyarakat Papua juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan karena mereka menjadi bagian PT Freeport Indonesia. Jika PT Freeport Indonesia tutup, pemerintah juga bisa mencari solusi bagi warga Papua untuk mencari mata pencaharian.
"Apakah nanti perundingan ini berhasil atau tidak, bagi kami kalau lanjutkan bagaimana posisi masyarakat dan kalau terhenti bagaimana tanggung jawab akibat operasi berhenti kekurangan masyarakat banyak dalam proses ini," jelas dia.
Di kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM, Nurcholis mengatakan dalam kasus Freeport dan pemerintah layak untuk dilakukan mediasi, dan Komnas HAM bersedia untuk menjembatani perselisihan ini. Selain kepentingan masyarakat adat, Komnas HAM menyebutkan dalam kasus Freeport dan pemerintah ini terhadap persoalan HAM yang terjadi dari dampak lingkungan, dan karyawan perusahaan yang sudah mulai di PHK.
"Kami menitipkan fakta masyarakat agar menjadi bagian tak terpisahkan perundingan itu. Sebagaimana diketahui Freeport tak lepas kalau lihat ke belakang terhadap dugaan pelanggaran ham terutama masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan ini kami harapkan dan Freeport juga bisa memahami serta membahas ini secara lebih rinci," jelas Nucholis.
Baca juga:
KSPI: 238.000 buruh kena dampak perebutan saham Freeport
Cuma fokus kejar divestasi, Freeport akan kembali dimiliki asing
PHK 309 karyawan PT Smelting jadi penyebab penuhnya gudang Freeport
Bupati: Sudah habiskan 17 gunung Papua, kami mau Freeport tutup
Aksi ratusan karyawan Freeport geruduk Kementerian ESDM