Kualitas BBM Indonesia Terendah di Antara Negara Asia Tenggara
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, persoalan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak berkualitas disebabkan dari masih terlalu banyaknya produk BBM di pasar dengan angka Research Octane Number (RON) atau Cetane Number (CN) sangat rendah.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, persoalan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak berkualitas disebabkan dari masih terlalu banyaknya produk BBM di pasar dengan angka Research Octane Number (RON) atau Cetane Number (CN) sangat rendah. Yang mana ini tidak sesuai dengan standar EURO.
"Tetangga kita Myanmar, hanya ada 3 produk BBM dengan RON terendah 91, Vietnam hanya 2 produk BBM dengan RON terendah 92. Sedangkan di Indonesia, kita ada 6 produk dengan RON terendah 88 yakni Premium. Selain terlalu banyak, standar RON juga tidak sesuai standar EURO 4 minimal RON 91, kita masih sangat jauh tertinggal," kata Fabby di Jakarta, Jumat (5/3).
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kapan harga BBM mengalami kenaikan paling drastis di era Soekarno? Di tahun 1965, pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM. Tujuannya demi mengendalikan hiperinflasi dan menambah pendapatan negara. Namun, kebijakan tersebut menjadi blunder.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
Dia mengungkapkan, varian produk yang banyak juga memunculkan variasi harga yang signifikan. Sehingga tanpa edukasi yang tepat dan berkelanjutan, masyarakat akan lebih memilih produk dengan harga yang paling murah.
"Masyarakat saat ini hanya melihat 'harga saat ini', harga yang saya keluarkan untuk beli BBM. Padahal masyarakat perlu melihat menggunakan BBM yang sesuai spesifikasi mesin, dapat mengefektifkan kerja mesin sehingga menjadi lebih hemat. Belum lagi, mesin akan terawat dan terhindar dari kerusakan yang akhirnya menjadi biaya atau harga yang mungkin lebih mahal di kemudian hari," tambahnya.
Manfaat lain menggunakan BBM berkualitas adalah ramah lingkungan. Masih mengacu pada standar EURO 4 yang berlaku, BBM ramah lingkungan adalah BBM yang memiliki kandungan sulfur maksimal sebesar 50 parts per million (ppm) dalam emisi gas buangnya.
Direktur Pengendalian dan Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Dasrul Chaniago mengungkapkan, kualitas BBM ini sangat berpengaruh terhadap kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia.
"Sekitar 70-75 persen sumber pencemaran udara di kota besar, kita ambil Jakarta, bersumber dari sektor transportasi, yakni dari emisi gas buang yang dihasilkan. Coba kita mundur kembali pada awal pandemi Covid-19, terlihat kualitas udara Jakarta membaik, langitnya biru, itu disebabkan oleh berkurangnya mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan," kata Dasrul.
Kandungan Sulfur BBM Belum Penuhi Standar Euro 4
Sama seperti RON, kandungan sulfur BBM yang ada di Indonesia saat ini masih belum memenuhi standar EURO 4, hanya Pertamax Turbo (RON 98) yang setara standar tersebut. Produk seperti Premium dengan kualitas terendah lanjut Dasrul, mungkin hanya memenuhi standar EURO 2 dengan kandungan sulfur berada di 500 ppm.
"Lagi-lagi, kita tertinggal dari negara tetangga. Filipina, Vietnam, dan Thailand sudah menggunakan produk setara EURO 4, bahkan Thailand di tahun 2023 akan mulai mengarah ke EURO 5. Di Asia Tenggara Singapura sudah paling maju sejak tahun 2017 sudah sesuai dengan standar EURO 6, sama seperti negara-negara maju di Eropa. Indonesia, sejak tahun 2000 masih berkutat rata-rata di EURO 2," jelasnya.
Dasrul juga mendukung sinergi antara pemerintah, instansi, dan Pertamina sebagai BUMN untuk mendorong penggunaan BBM berkualitas yang ramah lingkungan. Menurutnya, edukasi harus dilakukan berkelanjutan sekaligus memastikan ketersediaan produk dan kekuatan ekonomi masyarakat agar produk BBM berkualitas yang ramah lingkungan ini dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
"Kita harus mulai beralih, melakukan lompatan besar untuk menggunakan BBM berkualitas, butuh waktu, tapi harus dimulai. Harus mulai juga kita pikirkan 'biaya' besar yang harus dibayar, misalkan penyakit ISPA karena kualitas udara yang buruk, biaya perawatan mesin itu semua harus dipikirkan. Saya rasa jika berkomitmen, bersama-sama kita bisa melakukan ini sekaligus berkontribusi terhadap cita-cita Indonesia dalam Paris Protocol di tahun 2015, yakni mengurangi emisi karbon hingga 29 persen pada tahun 2030," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Putut Andriatno membeberkan, bahwa Pertamina saat ini terus mengedukasi penggunaan BBM berkualitas kepada masyarakat dan turut berkontribusi untuk mengurangi pencemaran udara melalui Program Langit Biru (PLB).
"Jadi, PLB ini adalah edukasi melalui promosi, penawaran Pertalite dengan harga khusus bagi segmen tertentu. Harapannya, pengguna Premium akan merasakan sendiri dan mendapatkan pengalaman langsung manfaat menggunakan BBM berkualitas sehingga menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk beralih," tukasnya.
(mdk/bim)