Mengapa pemerintah Jokowi tak bisa membangun tanpa utang asing?
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara, menegaskan kondisi pembiayaan dalam negeri belum mampu mandiri membiayai pembangunan RI. Maka dari itu, pemerintah masih belum bisa lepas dari utang asing. Bank sentral pun, lanjutnya, terus bekerja menjaga kondisi makro Indonesia tetap stabil.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara, menegaskan kondisi pembiayaan dalam negeri belum mampu mandiri membiayai pembangunan RI. Maka dari itu, pemerintah masih belum bisa lepas dari utang asing.
"Karena dari sektor keuangan dalam negeri itu masih terlalu kecil untuk bisa mendanai negara ini. Perbankan Indonesia itu statusnya hanya 30 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia tidak akan sanggup mendanai kebutuhan dari negeri ini," kata Mirza saat seminar yang diselenggarakan BI bersama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Gedung BI, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).
Selain itu, pembiayaan non perbankan seperti asuransi, reksadana dan lain sebagainya, jika digabungkan di pasar modal belum mencukupi. Di mana, hitung-hitungan pemerintah, pembiayaan kasar pembangunan di seluruh Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp Rp 5.500 triliun.
Maka agar kepercayaan asing tetap terjaga pada Indonesia, pemerintah perlu membuktikan kemampuan pengelolaan keuangan dengan terus merealisasikan rencana pembangunan. Maka dari itu, Indonesia tetap akan menerima bantuan suntikan dana dari investor asing.
Bank sentral pun, lanjutnya, terus bekerja menjaga kondisi makro Indonesia tetap stabil. "Dari luar negeri itu pada waktu dia membiayai dia selalu melihat kepada rasio-rasio makro Indonesia. Apakah rasio-rasio makro Indonesia masih sehat terus? Kami berdedikasi untuk bagaimana mengelola keseimbangan makro," jelasnya.
Seperti diketahui, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah, pemerintah saat ini membutuhkan dana sebesar Rp 5.500 triliun. Pemerintah meminta peran aktif sektor swasta dalam pembangunan tersebut sebab pemerintah hanya sanggup menyediakan sebesar 20 persen.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa penghargaan yang diraih Bank Jatim? Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.
Pada 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur secara nasional sebesar Rp 387 triliun dan sebesar Rp 101,4 triliun dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca juga:
Reaksi pemerintah soal utang Rp 3.706 T, tertawa hingga warisan 98
Menko Darmin: Jangan karena utang bertambah dianggap masalah besar
Enggan bayar utang Rp 49,5 miliar, wanita di China permak wajah
Menkeu sebut utang sebagai pilihan sekaligus strategi pemerintah
Bos BKPM: Utang tinggi tapi RI dapat laik investasi
Hingga Juni 2017, utang Indonesia capai Rp 3.706,52 triliun
DPR setujui penggunaan BMN untuk penerbitan SBSN Rp 43,6 triliun