Menko Darmin ungkap penyebab turunnya peringkat kemudahan berinvestasi RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan meski posisi EoDB Indonesia mengalami penurunan satu peringkat, namun secara score masih menunjukan peningkatan. Score EoDB 2019 tercatat sebesar 67,96 persen atau naik 1,42 persen bila dibandingkan pada EoDB 2018 yang tercatat sebesar 66,54 persen.
Bank Dunia atau World Bank Group merilis laporan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) 2019 dari 190 negara di dunia. Dalam laporan EoDB Bank Dunia itu disebutkan, Indonesia kini tercatat terus memperbaiki iklim berusahanya. Meski begitu, peringkat atau ranking kemudahan berusaha RI turun dari posisi 72 ke 73.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan meski posisi EoDB Indonesia mengalami penurunan satu peringkat, namun secara score masih menunjukan peningkatan. Score EoDB 2019 tercatat sebesar 67,96 persen atau naik 1,42 persen bila dibandingkan pada EoDB 2018 yang tercatat sebesar 66,54 persen.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
"Pertama saya sampaikan bahwa EoDB dilakukan setiap tahun. Tahun ini disebut 2019 supaya sama dulu pengertiannya. Dari 72 kita turun satu menjadi 73," kata Menko Darmin saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (1/11).
Menko Darmin mengungkapkan, posisi EoDB yang turun dikarenakan oleh adanya empat indikator EoDB yang rankingnya tercatat mengalami penurunan. Keempat indikator tersebut yakni pada Dealing With Construction Permits (Berurusan Dengan Izin Konstruksi), Protecting Minority Investors (Melindungi Investor Minoritas), Grending Across Borders (Perdagangan Lintas Batas) dan Enforcing Contract (Menegakan Kontrak).
"Masing-masing bisa diliat enam hijau di atas rankingnya naik. Tapi ada empat yang turun. Kenapa turun? karena negara lain ada atau banyak yang reformasinya lebih cepat dibidang masing-masing. Jadi supaya benar score kita naik ranking kita turun," kata Menko Darmin.
Berdasarkan hasil survey, Menko Darmin menyebut negara lain termasuk Cina, India dan Kenya, tercatat menyelenggarakan reformasi yang lebih signifikan. Artinya, keempat indikator yang rankingnya mengalami penurunan mampu dilampaui oleh negara-negara tersebut.
Sementara bila diurutkan posisi ranking EoDB pada 2015, Indonesia berada pada peringkat 114, naik menjadi peringkat 109 di 2016, lalu menjadi peringkat 91 pada 2017 dan pada 2018 lalu berhasil berada di peringkat 72 dan di 2019 turun menempati posisi 73.
"Indonesia harus terus melanjutkan upaya perbaikan iklim usaha dengan melakukan reformasi yang lebih mendasar," katanya.
Dari total 10 indikator penilaian EoDB, ada sebanyak enam indikator yang tercatat membaik tapi sebanyak 4 indikator cenderung stagnan. Sedangkan ada tiga jenis reformasi yang dicatat dan diakui (recognized) dalam laporan itu. Yakni Indikator Memulai Usaha (Starting a Business), Memperoleh Pinjaman (Getting Credit) dan Pendaftaran Properti (Registering Property).
Dengan demikian, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lebih fokus pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar, tidak hanya sekadar menghasilkan perubahan administratif dan prosedural. Perubahan ini harus juga mencakup berbagai aspek, baik regulasi, proses bisnis dan sistem layanan, agar membawa perubahan yang lebih signifikan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.
"Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan upaya perbaikan yang selama empat tahun terakhir ini telah tercatat berhasil meningkatkan kemudahan berusaha yang diukur oleh survei Doing Business," imbuh Darmin.
Sebagai informasi, laporan Doing Business merupakan publikasi tahunan Grup Bank Dunia yang menyajikan data hasil survei di 190 negara.
Baca juga:
Indeks kemudahan berbisnis RI turun, tertinggal dari Malaysia dan Vietnam
Bank Dunia: Peringkat kemudahan berusaha Indonesia turun ke posisi 73
Menko Darmin bantah investasi kuartal III turun karena kebijakan kurang 'nendang'
Tak efektif tarik investor, ini usulan perbaikan aturan tax holiday
Raih anggaran Rp 100 M, BKPM siap ambil alih layanan online single submission