Menkop UKM Ungkap 5 Skema Perlindungan Pemulihan KUMKM di Tengah Pandemi Covid-19
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, ada lima skema perlindungan dan pemulihan KUMKM di tengah pandemi Covid-19. Pertama, pelaku UMKM miskin dan rentan yang masuk kategori penerima Bansos.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, ada lima skema perlindungan dan pemulihan KUMKM di tengah pandemi Covid-19. Pertama, pelaku UMKM miskin dan rentan yang masuk kategori penerima Bansos.
"Kedua, insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun. Di mana tarif PPH final nol persen selama enam bulan periode April-September 2020," jelas Teten dalam diskusi dengan Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat, Selasa (12/5).
-
Di mana UMKM di Bontang terdampak oleh pandemi Covid-19? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi KUMKM. "Penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari Pemda. Termasuk KUR, UMi, PNM, Mekaar, LPDB KUMKM, dan lainnya," ucap MenKopUKM.
Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja KUMKM. "Ada 23 juta KUMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan," ungkap Teten.
Kelima, kementerian, BUMN, dan pemda sebagai penyangga produk KUMKM, terutama bagi para pelaku KUMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga.
Menurut Teten, ada dua langkah penanganan dampak ekonomi KUMKM, yakni di masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19. Di masa pandemi, tertuang dalam lima skema tadi.
"Ditambah dengan e-Learning melalui edukukm.id dan pelatihan melalui webinar oleh Smesco", ucap MenKopUKM.
Di masa pasca pandemi, KemenKopUKM menggulirkan program Kakak Asuh UMKM dan Konvoi Produk Nasional, yang dijalankan oleh Smesco. Ada juga perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, khususnya bagi UMKM yang belum mendapat akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
"Tak ketinggalan, ada program penguatan modal kerja koperasi oleh LPDB KUMKM serta digitalisasi UMKM dan koperasi," jelas Teten.
Terkait digitalisasi UMKM, Teten menyebutkan ada beberapa permasalahan yang ditemui. Di antaranya, UMKM yang tidak memiliki infrastruktur digital (modem internet dan ponsel pintar), kekurangan dana untuk mengakses internet dan membeli pulsa, serta tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai dunia digital.
Oleh karena itu, Teten mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan akses internet dan akses ke platform digital. "Tujuannya, membantu UMKM offline untuk memiliki perangkat yang diperlukan untuk dapat mengakses dunia digital", ujar MenKopUKM.
Langkah berikutnya adalah dengan memberikan literasi digital, dengan tujuan membekali UMKM dengan pengetahuan digital yang memadai untuk meningkatkan daya saing.
"Dalam implementasinya, kita akan memberikan literasi digital kepada UMKM offline, disertai pendampingan dan pendaftaran ke platform digital," pungkas Teten.
(mdk/hrs)