Menteri Sri Mulyani Sebut Banyak Daerah Belum Eksekusi Belanja Penanganan Covid-19
Kementerian Keuangan melaporkan masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum mengeksekusi belanja daerahnya untuk penanganan Covid-19. Hal itu tercermin dari banyaknya uang yang mengendap di rekening bank pemda.
Kementerian Keuangan melaporkan masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum mengeksekusi belanja daerahnya untuk penanganan Covid-19. Hal itu tercermin dari banyaknya uang yang mengendap di rekening bank pemda.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dana pemda di perbankan mencapai Rp218,6 triliun pada November 2020. Besaran itu turun sebesar Rp28,8 triliun atau 11,66 persen dari posisi Oktober 2020 yang sebesar Rp247,5 triliun.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
-
Kapan Mutiara Baswedan menyelesaikan pendidikannya? Tahun 2020 lalu, Mutiara pun akhirnya lulus dan diwisuda. Meskipun saat itu wisuda dilakukan secara daring, hal ini tak membuat kebahagiaan keluarga ini berkurang. Dalam potret ini, Anies pun tampak bangga dan mencium pipi putrinya yang akhirnya menyelesaikan pendidikannya.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
"Sebuah angka yang luar biasa besar. Ini menunjukkan bahwa pemda juga masih ada beberapa yang belum bisa mengeksekusi belanja terutama untuk penanganan Covid-19," kata dia dalam APBN KiTa, Rabu (6/1).
Dengan mengendapnya uang tersebut maka upaya untuk penanganan Covid-19 juga tidak maksimal. Hal itu terlihat dari sisi belanja di sektor kesehatan. Di mana, dari yang dialokasikan sebesar Rp23,02 triliun oleh pemda, namun yang bisa dieksekusi atau dibelanjakan mereka hanya mencapai Rp13,64 triliun.
Adapun untuk belanja di sektor jaring pengaman sosial, dari Rp22,12 triliun hanya terpakai Rp14,79 triliun atau terealisasi baru 66,9 persen. Sedangkan bantuan bagi UMKM untuk dukungan ekonomi yang dianggarkan Rp6,74 triliun baru terealisasi Rp2,9 triliun atau 43,2 persennya.
Menkeu Sri Mulyani Memaklumi
Meski begitu, dirinya masih bisa memaklumi lantaran pemda mengalami tekanan dari sisi anggarannya karena pendapatan asli daerah (PAD) mereka menurun. Itu terjadi akibat pandemi Covid-19 yang membuat pemda harus merealokasikan dananya sebagian untuk penanganan wabah tersebut.
Namun, dirinya menekan juga bahwa pendapatan daerah pada dasarnya tidak terganggu karena pemerintah pusat tetap menggelontorkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang sudah terealisasi mencapai 99,8 persen.
"Kontribusi dari PAD dalam APBD nya menurun dari 24,5 persen jadi hanya 22,06 persen. Namun pemda tetap bisa mendapatkan TKDD yang terealisir 99,8 persen dan oleh karena itu belanjanya masih relatif stabil," jelas dia.
(mdk/bim)