Misbakhun: RAPBN 2019 sudah tepat, pemerintah Jokowi fokus dorong kualitas SDM

"Di RAPBN 2019 yang sudah dibacakan nota keuangannya oleh Pak Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus 2018 yang lalu berisi banyak program-program pemerintah yang sangat pro rakyat. Pemerintah ingin menginvestasikan dalam jumlah yang sangat besar itu adalah investasi peningkatkan kualitas SDM."

2018-09-25 17:22:50

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (RI), Mukhamad Misbakhun menilai, anggaran dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp 2.439,7 triliun sudah cukup tepat. Menurutnya, dengan jumlah tersebut pemerintah akan lebih banyak mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Di RAPBN 2019 yang sudah dibacakan nota keuangannya oleh Pak Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus 2018 yang lalu berisi banyak program-program pemerintah yang sangat pro rakyat. Pemerintah ingin menginvestasikan dalam jumlah yang sangat besar itu adalah investasi peningkatkan kualitas SDM," ungkap Misbakhun, dalam diskusi yang di gelar di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (25/9).

Diketahui, pemerintah menetapkan RAPBN 2019 sebesar Rp 2.439,7 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Belanja negara tersebut meliputi, belanja pemerintah pusat Rp 1.603,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 832 triliun. Sementara itu pendapatan negara ditargetkan Rp 2.142,5 triliun, naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 1.893,7 triliun.

Misbakhun mengatakan, dengan besaran anggaran tersebut pemerintah memperhatikan betul berbagai aspek untuk untuk menunjang SDM. Baik alokasi biaya operasional pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

Misbakhun mencontohkan dalam program pendidikan, pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima beasiswa bidik misi. Tak hanya itu, pemerintah juga menambah jumlah penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Ini menunjukkan pemerintah ingin menjaga kesinambungan program wajib belajar 12 tahun. Sehingga masyarakat bisa mengatasi kemiskinan dari pendidikan yang mereka terima dengan kualitas yang lebih baik," sebut Misbakhun.

"Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah penduduk yang menerima jaminan JKN melalui BPJS Kesehatan, kemudian ada program meningkatkan gizi bayi yang ada di dalam kandungan sampai itu lahir dalam rangka mengatasi stunting," tambahnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengucapkan, pada RAPBN 2019 pemerintah juga menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat melalui alokasi transfer Daerah dan Dana Desa Rp 832,3 triliun. "Ini adalah sebuah keberpihakan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di desa. Membangun Indonesia dari pinggir pedesaan ditingkatkan kualitasnya," imbuhnya.

Sebagai catatan, belanja negara di 2019 meliputi :

1. Anggaran Pendidikan Rp 487,9 triliun. Nilai tersebut 20 persen dari total belanja negara atau meningkat 38,1 persen dibanding realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp 353,4 triliun.

2. Anggaran Kesehatan Rp 122 triliun atau naik dua kali lipat dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp 59,7 triliun.

3. Infrastruktur Rp 420,5 triliun. Di awal kabinet kerja 2015, belanja negara di bidang infrastruktur sebesar Rp 256,1 triliun. Dan di tahun 2014 hanya sekitar Rp 154,7 triliun.

4. Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa Rp 832,3 triliun atau meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya tahun 2014 Rp 573,7 triliun.

Baca juga:
Usul Golkar soal perubahan prioritas dana optimalisasi dapat apresiasi positif
Golkar minta pemerintah optimalkan anggaran di RAPBN 2019 buat kurangi utang
Sri Mulyani: Kementerian kalau enggak dikasih uang seperti dunia mau runtuh
Kepala Bappenas rapat bahas anggaran 2019 dengan DPR
Pertamina perkirakan konsumsi solar stagnan hingga tahun depan
Komisi VII setujui asumsi RAPBN 2019 dan subsidi penyambungan listrik Rp 1,2 T

(mdk/idr)