OJK gandeng KLH bentuk lembaga keuangan prolingkungan
Ada faktor non-ekonomi yang patut diperhatikan saat mengembangkan industri jasa keuangan berkelanjutan.
Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup membentuk kelompok kerja (pokja) peningkatan peran lembaga jasa keuangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasalnya, ada faktor non-ekonomi yang patut diperhatikan saat mengembangkan industri jasa keuangan berkelanjutan.
"Ketika kita harus perlu formasi terkahir mengenai kondisi terkahir kita kesulitan. Jadi bagus juga kalau pokja nanti jadi pusat data terintegrasi jadi bisa diakses sama temen temen lembaga keuangan. Jadi terbuka semua informasi ini. Mudah-mudahan ini terus bisa kita sempurnakan jadi bisa terus koorpoeratif," ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, saat ditemui di Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (26/8).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK diminta untuk aktif fasilitasi penyelesaiannya? Komisi XI mendorong OJK memfasilitasi nasabah terkait penyelesaian pinjaman pada aplikasi pinjol yang legal. Termasuk terkait adanya bukti kekerasan yang melibatkan debt collector dari pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, " kata Puteri saat dihubungi, Kamis (21/9).
-
Apa yang diminta kepada OJK untuk aktif fasilitasi penyelesaiannya? Komisi XI mendorong OJK memfasilitasi nasabah terkait penyelesaian pinjaman pada aplikasi pinjol yang legal. Termasuk terkait adanya bukti kekerasan yang melibatkan debt collector dari pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, " kata Puteri saat dihubungi, Kamis (21/9).
-
Bagaimana OJK menerapkan komitmen antikorupsi di industri jasa keuangan? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Mengapa OJK meminta agar Industri Jasa Keuangan memperkuat governansi? “Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,” kata Sophia.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
Muliaman menyitir kembali pesan Ketua Dewan Pertimbangan presiden Emil Salim bahwa isu lingkungan hidup perlu dimaknai lebih baik. Kemudian, ada saling ketergantungan antara sesama lembaga pemerintah, baik ekonomi maupun non-ekonomi.
"Perlu dibangun kesadaran bersama atas isu ini. Tentu saja bagi OJK yg concern pada hal ini bisa dikenali oleh lembaga jasa keuangan," ucap dia.
Dia mencontohkan, reksa dana yang asetnya berupa tanah perlu pembaruan aturan secara kontinyu. Kemudian, industri keuangan bisa kelola investasi berbentuk reksa dana berbasis aset.
"Jadi calon investornya juga harus kita perhatikan. Produk srikehati juga harus ada yang beli. Jadi bagaimana menciptakan demand srikehati harus kita perhatikan juga," jelas dia.