PDIP minta Jokowi tak perpanjang kontrak Freeport
Negara bisa ambil alih pengelolaan tambang emas di Papua.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta pemerintah bersikap tegas terhadap PT Freeport Indonesia. PDIP meminta tak ada lagi perpanjangan kontrak untuk perusahaan Amerika Serikat (AS) di tambang Grasberg, Papua.
Anggota Fraksi PDIP Julian Gunhar menilai perpanjangan kontrak Freport sudah tak relevan saat ini. Seharusnya, kata dia, negara bisa ambil alih pengelolaan tambang emas di Papua.
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
"Freeport harus tunduk dan patuh terhadap undang-undangan NKRI yaitu UU 4 Tahun 2009 tentang Minerba," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10).
Menurut dia, permohonan perpanjangan kontrak karya yang diajukan Freeport pada Juli 2015 adalah tindakan yang tak bisa dipahami dan merugikan negara.
"Keberadaan Freeport sudah merugikan negara, kami mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Papua," jelas dia.
Sebelumnya, Pemerintah memberi sinyal untuk memberi perpanjangan kontrak karya kepada Freeport paska 2021. Sinyal tersebut langsung diinstruksikan Presiden Jokowi.
Perpanjangan kontrak tersebut untuk memastikan kelanjutan investasi yang mencapai USD 18 miliar di Papua.
Baca juga:
Untuk pegang kendali, pemerintah kudu ambil saham divestasi Freeport
Pengusaha Indonesia akan diprioritaskan beli saham Freeport di BEI
Bangun smelter di Gresik, Freeport disebut tak niat bangun Papua
Menguji klaim pemerintah punya posisi kuat atas Freeport
5 Keputusan kontroversial bidang ekonomi setahun pemerintahan Jokowi