Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak efisien
Keefektifan pembangunan infrastruktur di Indonesia kalah jauh dengan China.
Meskipun pemerintah berusaha meningkatkan belanja infrastruktur sejak tujuh tahun terakhir, namun hal tersebut dinilai belum efisien dalam mendorong perekonomian Indonesia. Selama tujuh tahun terakhir, pemerintah telah menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan masalah pembangunan tidak hanya soal pendanaan. Kebijakan pembangunan pemerintah juga sering tidak efisien.
-
Apa saja infrastruktur yang dimaksud Gibran? Tujuan akhir dari infrastruktur sosial adalah terciptanya ekosistem yang mampu menekan angka stunting, yang berarti target dari kebijakan ini adalah para perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak. “Surplus sumber daya manusia adalah berkah untuk bangsa. Maka, kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar seperti makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan santri. Kesehatan gizi rakyat harus terpenuhi karena kita ingin menghindari stunting, terutama sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun,” ujar dia.Sementara itu, infrastruktur fisik merujuk pada bantuan pemerintah dari aspek sarana dan prasarana guna menunjang terwujudnya SDM berkualitas di masa depan.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Apa saja infrastruktur yang dibangun di Pulau Taliabu? Sebagai informasi, pada tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) telah dilakukan pekerjaan sejumlah infrastruktur di dalam ibu kota Pulau Taliabu. Pengerjaan infrastruktur tersebut, di antaranya pembuatan drainase, peningkatan jalan, lampu jalan, dan median jalan.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
Dari data yang dia kumpulkan, meski belanja infrastruktur sudah digenjot, dampak pembangunan terhadap perkembangan ekonomi sangat rendah, alias tidak efisien. Sebagai perbandingan, di China setiap ada jalan raya atau jembatan dibangun, akan mendorong 0,33 persen pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar proyek itu.
"Bila dibandingkan dengan China, koefisien kita baru 0,17 persen, jadi baik dari segi kuantitas alokasi dana pembangunan kita masih kecil, dari segi efisiensi juga tidak optimal," ujar Latif dalam diskusi infrastruktur di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Selain kurang efisien, problem klasik realisasi pembangunan di Tanah Air juga kalah dibanding beberapa negara ASEAN. Total ruas jalan tol Indonesia yang hanya 750 kilometer masih sangat kalah dari Malaysia yang memiliki 3.000 kilometer, padahal kinerja pembangunan kedua negara sama lambatnya.
Dari segi pelabuhan, Indonesia lebih buruk lagi. Negara dengan mayoritas wilayah berupa laut ini baru memiliki 18 pelabuhan samudera. Di Thailand, ada 1 pelabuhan setiap 50 kilometer panjang pantai.
Karena itu bagi Latif, pemerintah tidak bisa lagi bergantung pada APBN atau APBD. Perlu ada keterlibatan swasta untuk pembiayaan realisasi proyek agar pembangunan bisa dipercepat di banyak daerah.
Namun, meski pemerintah telah memiliki konsep keterlibatan swasta (PPP) dalam pembiayaan proyek infrastruktur sesuai MP3EI, Latif menilai pemahaman sistem itu masih rendah di pemerintah daerah. Mereka seringkali malah menghambat kehadiran pihak swasta karena problem klasik birokrasi.
"Kalau swasta ngajak kerja sama masih banyak pemda yang berpikirnya seperti bisnis biasa, pajaknya dinaikin, izinnya dipersulit. Gimana swasta mau masuk," ujarnya.
Selain itu Latif menyarankan pemerintah fokus pada beberapa infrastruktur inti saja. Baginya, ada dua sektor yang mendesak untuk segera ditangani pemerintah.
"Kalau pakai pertimbangan ekonomi, dua infrastruktur yang harus segera digarap pemerintah ya transportasi dan energi," tegasnya.
(mdk/rin)