Pemerintah Jokowi Akui Daya Beli Masyarakat Masih Rendah
Pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha, misalnya kebijakan insentif perpajakan, subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penempatan dana pada bank, dan penjaminan kredit UMKM.
Pemerintah Jokowi terus berupaya memperbaiki daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19. Salah satunya dilakukan dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti program subsidi gaji dan semi bansos (bantuan sosial) seperti kartu prakerja.
"Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2020, di Jakarta, Senin (2/11).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa yang Indah Permatasari beli di pasar? Selain membeli ikan dan ayam, ia juga membeli berbagai jenis sayuran dan bahan makanan lainnya.
-
Siapa yang Airlangga apresiasi dalam penerapan ekonomi sirkular? Lebih lanjut, Airlangga mengapresiasi banyaknya perusahaan rintisan (startup) dan bisnis baru yang menerapkan prinsip 9R dalam ekonomi sirkular.
Subsidi gaji atau upah dianggarkan sebesar Rp37,87 triliun dengan manfaat Rp2,4 juta per pekerja. Targetnya adalah 15,7 juta pekerja yang masih menerima gaji dan aktif membayarkan iuran kesehatan. "Untuk yang belum bekerja, pemerintah memberikan semi bansos melalui kartu prakerja," imbuhnya.
Pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha, misalnya kebijakan insentif perpajakan, subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penempatan dana pada bank, dan penjaminan kredit UMKM.
Tidak hanya itu, kepada sektor yang sama, pemerintah juga telah memberikan banpres produktif, pembiayaan investasi kepada korporasi, penjaminan kredit korporasi, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemberian pinjaman BUMN.
Dalam paparannya, Airlangga menjelaskan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan kepada usaha ultra-mikro yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan. Program ini menyasar 12 juta pelaku usaha mikro, dengan anggaran sebesar Rp22 triliun dan kini mengalami perluasan menjadi Rp28 triliun.
Realisasi
Terkait realisasi penempatan dana, Airlangga menuturkan, penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Bank Himbara untuk tahap II sebesar Rp47,5 triliun. Total penyaluran kredit per tanggal 16 Oktober 2020 telah mencapai Rp166,39 triliun.
Penempatan Dana PEN kepada BPD untuk tahap I dan tahap II adalah sebesar Rp14 triliun sedangkan total penyaluran kredit per tanggal 16 Oktober 2020 telah mencapai Rp17,39 triliun. Selain itu, Pemerintah juga menempatkan dana PEN kepada Bank Syariah sebesar Rp3 triliun yang per tanggal 16 Oktober 2020 total penyaluran kreditnya telah mencapai Rp1,70 triliun.
Airlangga juga menyatakan bahwa Pemerintah mendorong transformasi ekonomi pasca Covid-19, salah satunya melalui utilisasi industri dengan target di atas 60 persen. Pihaknya berencana berfokus pada perbaikan rantai pasok, kegiatan hilirisasi, dan transformasi 4.0.
"Selain itu, akselerasi infrastruktur, transformasi UMKM melalui platform digital, pemanfaatan energi terbarukan, dan UU Cipta Kerja," imbuhnya.
Ke depan, strategi pemulihan ekonomi akan didorong melalui sektor makanan dan minuman, tekstil, automotif, kimia, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan.
"Ini juga didorong untuk melakukan substitusi impor dan peningkatan hilirisasi, sehingga masyarakat atau petani mendapatkan nilai tukar yang lebih baik," pungkasnya.