Pengembangan UMKM Indonesia terganjal masalah modal

Pinjaman modal UKM saat ini juga memiliki suku bunga yang tinggi dibandingkan dengan negara lain.

Indonesia merupakan salah satu negara pemilik pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) terbesar dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. Namun, perkembangan para pelaku UKM tersebut masih jalan di tempat lantaran tersandung masalah permodalan.

"Buat UKM-UKM di Indonesia, salah satu yang memberatkan mereka adalah faktor permodalan," ungkap Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI, Dhaniswara K Harjono usai menghadiri diskusi terkait 'Strategi Perlindungan Hukum UKM saat MEA', di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).

Dhaniswara menambahkan, pinjaman modal UKM saat ini juga memiliki suku bunga yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. "Bahkan antara suku bunga yang diberlakukan untuk UKM dan konsumen dibandingkan dengan korporasi atau perusahaan besar, suku bunga pelaku UKM masih paling tinggi dibandingkan negara lain," tegas Dhaniswara.

Dhaniswara menambahkan, bila tidak bisa ditata dengan baik, maka sejumlah UKM yang ada di dalam negeri terancam gulung tikar. "Semua UKM secara umum itu sangat rentan, karena walaupun mereka punya keuntungan tapi enggak terlalu banyak," ucapnya.

"Nah, kalau misalkan mereka direpotkan dengan masalah misalnya pajak atau hukum dan kemudian tidak ada yang membantu mereka, ini rentan untuk bisa gulung tikar," paparnya.

Untuk itu, Dhaniswara berharap jelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang, agar pemerintah membuat suatu payung hukum guna sebagai proteksi usaha mereka.

"Bantuan hukum tentunya sosialisasi hukum. Kemudian juga bagaimana pemerintah dan juga DPR membuat produk-produk hukum dibidang perekonomian yang akan dijalankan oleh para UKM dan tidak tumpang tindih serta ada kejelasan," pungkasnya.