Pengusaha Minta Presiden Pengganti Jokowi Turunkan Biaya Logistik

Pengusaha Minta Presiden Pengganti Jokowi Turunkan Biaya Logistik

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkap harapan besar terhadap calon presiden Indonesia baru periode 2024-2029 pengganti Jokowi. Terobosan sektor logistik menjadi satu hal yang dinanti para pelaku usaha.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan berharap pengganti Jokowi mampu menekan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi. 

Dia menilai, modernisasi dan efisiensi logistik menjadi kunci utama ekonomi suatu negara di era perdagangan modern.

"Kami dari ALFI berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya untuk bisa membawa ekosistem logistik Indonesia yang lebih baik. Semakin efisien distribusi barang maka biaya logistik akan semakin murah," kata Akbar Djohan di Jakarta, Senin (19/2).

Akbar mengungkap, salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional karena belum tercipta konektivitas antara pelabuhan yang memberikan kepastian layanan.

Selain itu, perlu standarisasi digitalisasi layanan pelabuhan-pelabuhan utama.

Faktor terakhir yang menyebabkan biaya logistik mahal yaitu belum terdistribusinya industri-industri di wilayah Indonesia Timur.

"Ini menjadi hal utama yang harus diperbaiki oleh presiden terpilih," kata Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia ini.

Oleh karena itu, pemerataan ketersediaan kargo di berbagai pelabuhan Indonesia harus dilakukan.

Cara ini dinilai efektif untuk menekan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi.

"Sehingga jika itu terjadi, akan ada keseimbangan trafik kargo baik dari Indonesia barat ke timur, ataupun sebaliknya. Dengan begitu, biaya logistik bisa turun," beber Akbar.

Selain itu, ALFI juga mengucapkan selamat kepada pasangan Capres nomor urut 01, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang unggul versi hitung cepat (quick count). 

Bahkan, saat ini Prabowo-Gibran masih unggul dalam penghitungan real count KPU.

"Kami berupaya maksimal untuk mengimplementasikan visi besar logistik dan rantai pasok Indonesia tersebut. Dan kami siap berkolaborasi dengan kepemimpinan di bawah Prabowo-Gibran jika nantinya hasil real count KPU menyatakan paslon tersebut menjadi pemenangnya," kata Akbar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui biaya logistik di Indonesia sangat mahal, mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih dari biaya logistik di negara-negara kawasan ASEAN, termasuk Malaysia.

"Pertama kita tahu bahwa Indonesia biaya logistiknya sangat tinggi dibandingkan negara-negera lain. Kalau di Indonesia mengeluarkan 23,5 persen dari ekonomi nasional sebagai biaya logistik," kata Sri Mulyani dalam acara Konferensi Pers Launching Batam Logistic Ecosystem (BLE), Kamis (18/3).

Padahal, kata Bendahara Negara ini, biaya logistik di Malaysia hanya mencapai 13 persen dari PDB-nya.

Walhasil, membuat Indonesia tidak cukup seksi di mata investor asing sebagai negara tujuan berinvestasi.

Sri Mulyani mengatakan, tingginya biaya logistik ini tak lepas dari masih berbelit-belitnya proses pengajuan perizinan berusaha.

Sehingga pelaku usaha harus merogoh biaya yang tak sedikit dan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan perizinan.

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik kehadiran Batam Logistic Ecosystem.

Menurutnya, BLE ini sebagai solusi untuk menekan biaya logistik guna menggaet lebih banyak lagi investor asing.