Peran Asing di Infrastruktur: Akselerasi ala Jokowi dan Porsi Swasta dari Prabowo

Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi yang juga Juru Bicara Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno, Anggawira mengatakan bahwa peran asing dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur harus diatur. Artinya bukan hanya sekadar mengerjakan proyek pemerintah dan akhirnya malah mengorbankan BUMN itu sendiri.

2019-02-13 08:01:00

Pemerintahan Jokowi-JK menepati janjinya dengan gencar membangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir. Banyak yang telah terbangun, seperti tersambungnya tol trans jawa, selesainya pembangunan Bandara Kertajati dan lain sebagainya. Jokowi melakukan banyak cara agar pembangunan tetap berlanjut, termasuk menggandeng dan mencari pembiayaan asing.

Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan total dana proyek infrastruktur yang mencapai Rp 5.500 triliun hingga 2019 tersebut tidak akan mampu dibiayai APBN. Pada akhirnya, pemerintah menurunkan target infrastruktur menjadi Rp 4.700 triliun, di mana 33 persen (Rp 1.500 triliun) akan dipenuhi dari APBN-APBD dan 25 persen (Rp 1.175 triliun) dari BUMN. Sisanya, akan dicari dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Banyak proyek pembangunan infrastruktur yang akhirnya menggandeng pihak asing agar semua terealisasi. Proyek seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta semi cepat Jakarta- Surabaya dan lainnya adalah contoh proyek yang bekerja sama dengan pihak asing.

Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi yang juga Juru Bicara Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno, Anggawira mengatakan bahwa peran asing dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur harus diatur. Artinya bukan hanya sekadar mengerjakan proyek pemerintah dan akhirnya malah mengorbankan BUMN itu sendiri.

"Sekarang kan BUMN semua yang dipaksakan, penugasan di BUMN padahal belum tentu untung," katanya seperti dihubungi merdeka.com beberapa waktu lalu.

Dalam pandangan dia, seharusnya setiap proyek dilihat dan dinilai tingkat keekonomisannya. Jika proyek tersebut ekonomis, maka pemerintah tidak perlu menugaskan BUMN yang akhirnya menggandeng pihak asing dalam mengerjakannya. "Menurut saya, pemerintah juga nggak usah terlalu ambil banyak peran juga. Tapi kalau sektor yang belum bisa menghasilkan dengan cepat, ya perlu pemerintah memberikan insentif sebenarnya," katanya.

Dia menilai, sosok Sandiaga Uno yang telah berkecimpung lama di dunia bisnis paham mengenai masalah pembangunan infrastruktur ini. Jika suatu proyek memang belum ekonomis atau tidak untung, pemerintah sebenarnya cukup memberi insentif atau subsidi.

"Jadinya tinggal, apa sih yang mau diarahkannya. Artinya, kalau belum untung ya pemerintah harus subsidi. Harus memberikan sebuah penjaminan lah. Sehingga swasta mau masuk ke sektor yang dianggapnya masih rugi gituloh," tegasnya.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (Jokowi - Ma’ruf), Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pemilihan atau penugasan BUMN untuk membangun infrastruktur merupakan salah satu cara mempercepat pembangunan. Sebabm dari tahun 1980, pembangunan terus mandek karena dikerjakan pihak swasta.

"Semua jalan tol yang dibangun pak Jokowi itu selesai ditender antara tahun 1980-1990 itu pemiliki siapa? Swasta semua! apa dikerjakan sama mereka (BUMN) enggak kan," tegas Misbakhun.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi saat ini mengambil inisiatif untuk menugaskan BUMN dalam pembangunan infrastruktur. BUMN sebagai tangan kanan negara dan agent of change mengakselerasi pembangunan agar semua proyek terlaksana dan tak ada kata mangkrak.

"BUMN itulah alatnya negara untuk masuk ke pasar. kalau teori dasarnya ada negara rakyat dan pasar. Negara ke mana? Karena konstitusi kita tidak boleh negara itu terlalu aktif maka negara mempunyai agent of change-nya yaitu BUMN."

Menurut Misbakhun, tak ada aturan melarang proyek infrastruktur digarap BUMN. Selain itu, jika BUMN disebut memonopoli bisnis infrastruktur, sebenarnya di Indonesia punya undang undang kontraktor dan persaingan usaha yang pasti sudah menciumnya dari lama.

"Semua jalan kok (aturannya) dan itu kan adalah pilihan. Pemerintah ingin proses itu terakselerasi dengan baik. Kalau swasta, nanti akan menunggu ini menunggu itu, kalau BUMN kan pemerintah bisa menjalankan dengan cepat," tegasnya lagi.

Namun demikian, Misbakhun mempersilakan pihak mana saja untuk mengkritik jika langkah pemerintah Jokowi tersebut tidak tepat. Jokowi katanya hanya ingin mengakselerasi atau mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Pilihan pak Jokowi adalah di dalam pembangunan infrastruktur membawa Indonesia keluar dari middle income trap kenegara yang berpenghasilan tinggi. Semua strategi, teori itu dilakukan oleh semua negara sekarang untuk menjadi negara maju."

(mdk/idr)