Politisi PDIP: Kasus catut nama bisa bikin saham Freeport anjlok
Dia juga meminta Komisi I DPR RI memanggil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.
Politikus PDIP Effendi Simbolon meminta Komisi I DPR RI memanggil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setya Novanto. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut soal rekaman percakapannya dengan Setya Novanto.
"Saya berharap Komisi 1 memanggil Maroef (Sjamsoedin), Senin ini misalnya, langsung tanya saja. Selaku mantan Wakil Kepala BIN," ujar Efendi dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/11).
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Bagaimana Serka Sudiyono mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi? Saat itu pula Serka Sudiyono mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Ia pun tak menyangka, hari di mana ia mendapat hadiah sepeda itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya. Sepeda itu langsung dipakai oleh anaknya ke sekolah.
-
Siapa yang mendapat santunan duka dari Jokowi? Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Apa yang ditinjau oleh Jokowi di Kabupaten Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Siapa yang mendapatkan hadiah sepeda dari Jokowi? Warga Kampung Laut ini mengaku 'dredeg' saat bacakan Pancasila di sebelah Presiden Jokowi. Dia juga mengaku pertama kali mendapat sertifikat lahan, setelah ratusan tahun nenek moyangnya.
Effendi menyebutkan, DPR hanya perlu mengajukan dua pertanyaan kepada Maroef yaitu soal jaringan BIN dan latar belakang adanya rekaman tersebut.
"Dua pertanyaan itu saja. Ada yang mengatakan 'Oh ini atas suruhan dari Moffet (James R Moffet)', wah lebih parah lagi, kalau itu yang terjadi kita tuntut," kata Effendi.
Effendi yakin tuntutan tersebut membuat saham perusahaan asal Amerika Serikat anjlok di bursa saham internasional.
"Malah mungkin bisa dinyatakan suspend dia karena dia melakukan sudah tindakan yang kriminal. Apalagi hal-hal yang menyangkut negara," tegas dia.
Terlepas dari itu, Effendi menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk pemerintah menguasai 51 persen saham PTFI. Sayangnya, lanjut dia, pemerintah selalu berdalih tidak punya dana untuk membeli saham PTFI.
"Kita menjadi pengendali bisa bilang bikin smelter di Papua bukan di Gresik, bisa menekan transfer pricing. Kalau memang kita ingin aman kembali saja, ini ranah pemerintah tinggal konsepnya kita persyaratkan ini, divestasi 51 persen tidak melalui bursa saham, bangun smelter," tutup Effendi.
(mdk/sau)