Prabowo Ingin Ubah Subsidi Pertalite Jadi BLT, ESDM: Bukan Wacana Baru

Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara terkait skema kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk produk Pertalite dan Biosolar menjadi bantuan langsung tunai (BLT) yang direncanakan presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, wacana pengalihan subsidi BBM ke BLT sebenarnya bukan wacana baru. 

Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi ditujukan langsung kepada konsumen akhirnya, bukan kepada barang. 

"Jadi nota keuangan kita bertahun-tahun kebijakan subsidi selalu ada itu. Jadi bukan hal baru BBM menuju kepada subsidi langsung, dari subsidi harga ke subsidi orang," jelas Agus saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/10).

Namun, Agus menyampaikan, implementasi ketentuan tersebut kerap belum bisa terlaksana lantaran mengikuti situasi yang berjalan pada waktu itu. Termasuk untuk urusan sinkronisasi data bagi konsumen yang benar-benar berhak menerimanya. 

"Itu dicek di dokumennya, di nota keuangan sudah beberapa kali menuju sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanisme pas," imbuh dia. 

Mengikuti Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas), disebutkan bahwa pemerintah dalam menetapkan harga BBM punya tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu.

Sehingga, jika rencana kebijakan Prabowo itu terlaksana, maka harga BBM subsidi nantinya akan mengikuti harga keekonomian.

"(Harga BBM subsidi) sesuai dengan harga keekonomiannya. BLT itu konsepnya adalah subsidi langsung untuk meningkatkan daya beli," pungkas Agus.