Prabowo Sebut Menkeu Diganti Jadi Menteri Pencetak Utang, Ini Kata Kemenkeu
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menilai pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut Menteri Keuangan diganti sebagai Menteri Pencetak Utang, telah menciderai tidak hanya Menteri melainkan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mengomentari pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto yang menyinggung soal penyebutan Menteri Keuangan. Dia menilai apa yang disampaikan oleh Prabowo telah menciderai tidak hanya Menteri melainkan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
"Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo "Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang", sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," kata Nufransa dikutip dari laman facebooknya, Minggu (27/1).
-
Siapa yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Kenapa Prabowo Subianto dan Jenderal Dudung menggandeng tangan Jenderal Tri Sutrisno? Momen ini terjadi ketika ketiga jenderal tersebut sedang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat digelarnya gala dinner seusai mengikuti rangkaian parade senja atau penurunan upacara bendera merah putih.
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Apa yang ditolak mentah-mentah oleh Prabowo Subianto? Kesimpulan Prabowo lawan perintah Jokowi dan menolak mentah-mentah Kaesang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta adalah tidak benar.
Dia menyebutkan, Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. "Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden," ujarnya.
Dalam postingannya tersebut, dia juga menjelaskan bahwa pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti. "Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara," jelasnya.
Dia juga menerangkan APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR yang pelaksanaannya dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang.
Selain itu, dia menyebutkan pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. "Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency," ujarnya.
"Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-naluri rakyatnya," dia menambahkan.
Menurut dia, rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan. "Itu tugas kenegarawanan para elit dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, adil dan dihormati serta disegani didunia. Utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan," ujarnya.
Di akhir postingannya, dia juga mengungkapkan bahwa mayoritas pegawai di Kementerian Keuangan saat ini merupakan generasi milenial yang selalu bekerja secara profesional.
"Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas. Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami," tutupnya.
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sangat prihatin dengan jumlah utang Indonesia yang saat jumlahnya cukup besar. Hal itu dia sampaikan saat melakukan orasi kebangsaan di depan massa pendukung dari Alumni Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.
Dengan banyaknya utang, dia ingin menyindir nama Menteri Keuangan diganti nama menjadi Menteri Pencetak utang. Oleh karena itu, ia berjanji bersama dengan Sandiaga Uno akan mengumpulkan putera-puteri terbaik Indonesia yang terbaik di Republik Indonesia, jika diberi mandat oleh rakyat Indonesia.
"Kita akan kumpulkan yang terbaik dari semua kelompok etnis, dari semua suku, semua agama, dari semua latar belakang. Yang terbaik kita kumpulkan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia," kata Prabowo di Padepokan Silat, Jakarta Timur, Sabtu (26/1).
Baca juga:
Kemenkeu: Anggaran Penerimaan CPNS 2019 Berpotensi Lebih Besar
Ditjen Pajak Mulai Kaji Penurunan PPh Badan 25 Persen
IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Menkeu Akui Ekspor Tertekan Hebat
Menkeu Tuntut Peningkatan Kualitas Guru Honorer Seiring Permintaan Gaji Setara UMR
Masuki Tahun Politik, Sri Mulyani Minta Anak Buah Jaga Kinerja