Presiden Jokowi diminta jadi panglima benahi sektor pertambangan dan energi

Ketua Bidang Rembuk Pertambangan dan Energi, Andang Bachtiar menuturkan Pemerintahan Jokowi-JK harus terus membenahi sektor pertambangan dan energi. Untuk itu, Jokowi diminta terjun langsung menjadi panglima di bidang energi dan tambang dalam sisa dua tahun masa kepemimpinannya.

2017-10-23 18:27:57

Ketua Bidang Rembuk Pertambangan dan Energi, Andang Bachtiar menuturkan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus terus membenahi sektor pertambangan dan energi. Hal itu guna mendorong pemanfaatan sumber daya energi dan tambang demi kesejahteraan rakyat seperti amanat dari konstitusi.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo harus turun langsung dan menjadi panglima di bidang energi dan tambang dalam sisa dua tahun masa kepemimpinannya.

"Pak Jokowi harus jadi Panglima Energi seperti dia jadi Panglima Infrastruktur. Seharusnya jangan diserahkan lagi urusan energi ini ke level di bawah Presiden. Kalau di bidang infrastruktur itu Pak Jokowi cek terus ke Pak Basuki (Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," ujar Andang dalam acara puncak Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10).

Lanjutnya, Presiden Jokowi harus bisa memastikan pembangunan sektor pertambangan dan energi melalui visi jangka panjang. Sebab, sektor tersebut mustahil dibangun dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka pendek.

"Jangan hanya melihat jangka pendek saja. Karena untuk ekplorasi migas saja itu butuh waktu paling cepat lima tahun lagi baru bisa dinikmati. Harus dikurangi kebijakan yang miopik, tapi harus bervisi 5 sampai 10 tahun ke depan," ujarnya.

Seperti dalam bauran energi nasional, Pemerintah harus mengupayakan pengurangan penggunaan energi berbasis fosil dan beralih ke energi baru terbarukan (EBT) di masa depan. Kondisi saat ini berdasarkan data tahun 2016, porsi EBT baru 7,7 persen, sementara energi berbasis fosil masih menguasai dengan porsi minyak bumi sebesar 33,8 persen batubara sekitar 34,6 persen dan gas bumi mencapai 23,9 persen.

Sementara berdasarkan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada 2025, porsi EBT harus digenjot sampai 23 persen, sedangkan energi fosil sebesar 77 persen (minyak bumi 25 persen, batubara 30 persen, gas bumi 22 persen). Bahkan, untuk 2050, porsi EBT harus sudah mencapai 31 persen, sementara energi berbasis fosil tinggal 69 persen (minyak bumi 20 persen, batubara 25 persen, gas bumi 24 persen).

"Masa depan kita akan tergantung pada energi terbarukan, oleh karena itu Undang-Undang Energi Terbarukan harus kita dorong sebagai payung hukum. Lalu, konsistensi dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah harus ada, dan itu untuk jangka panjang bukan untuk jangka pendek seperti sekarang ini," kata Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Suryadharma.

Kebijakan Pemerintah dengan visi jangka panjang juga harus diterapkan dalam upaya pencarian sumber daya migas dan tambang baru yang ada di bumi Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukmandaru Prihatmoko mengatakan, tanpa adanya kegiatan eksplorasi tak akan terjadi discovery sumber daya migas dan tambang yang baru. Imbasnya produksi migas dan tambang pun akan susah untuk ditingkatkan. "Kita harus lanjutkan terus eksplorasi baik itu migas maupun minerba," ucapnya.

Dalam tiga tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi, tercatat sejumlah pencapaian positif di sektor pertambangan dan energi. Di antaranya keberhasilan program BBM Satu Harga, di mana Pemerintah telah berhasil merealisasikan BBM Satu Harga sampai titik ke-26 di berbagai wilayah Indonesia. Dampaknya, untuk kawasan timur Indonesia dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) pun kini bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama, di mana untuk Premium seharga Rp 6.450 per liter dan Solar seharga Rp 5.150 per liter.

Sejumlah pencapaian penting lainnya adalah terkait rasio elektrifikasi dan desa berlistrik yang rasio elektrifikasinya kini sudah mencapai 92,80 persen, sampai urusan penyederhanaan dan percepatan perizinan serta implementasi harga batubara acuan yang mampu memperbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu program yang terus digaungkan sejak Pemerintahan Jokowi-JK bekerja adalah terkait infrastruktur ketenagalistrikan lewat program 35.000 Megawatt (MW).

Ketua Harian Pengusaha Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Ali Herman Ibrahim menuturkan, bahwa dirinya mengapresiasi program kelistrikan nasional lewat program 35.000 MW yang menjadi manifestasi Nawa Cita dalam bidang kelistrikan.

Hanya saja, kata dia, akselerasi dari program 35.000 MW terhambat oleh sejumlah permasalahan sehingga dari keseluruhan total proyek yang sudah beroperasi baru 768 MW. Sementara yang dalam tahap konstruksi sebesar 14.193 MW, lalu yang sudah selesai PPA namun belum konstruksi mencapai 8.550 MW, sedang yang dalam tahap pengadaan 5.155 MW. Selanjutnya masih ada sekitar 7.170 MW yang baru dalam tahap perencanaan.

Dia memaparkan, beberapa kendala yang ditemui antara lain permasalahan investasi dan pendanaan, permasalahan engineering, procurement & construction (EPC), persoalan lingkungan, hingga persoalan keekonomian terkait pengembalian modal dari kegiatan pembangunan infastruktur yang dilakukan. "Percepatan penyelesaian On Going Project harus dilakukan," jelas Ali.

Baca juga:
Pemerintah wujudkan energi berkeadilan lewat BBM Satu Harga dan Jargas
Program BBM Satu Harga sudah capai 26 titik, terbanyak di Indonesia Timur
Menteri ESDM: Pembangkit listrik off grid di bawah 50 MW tidak perlu masuk RUPTL
Tingkatkan rasio elektrifikasi, ESDM resmikan 7 pembangkit listrik di NTB dan NTT
ESDM kaji penurunan harga gas industri
Menteri Jonan uji coba motor listrik buatan mahasiswa ITS
Pengusaha minta pemerintah terbitkan aturan berantas calo gas

(mdk/sau)