Presiden Jokowi ingatkan pentingnya perizinan berusaha terintegrasi untuk investasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Paripurna di Istana Negara. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut soal kesiapan layanan perizinan berusaha terintegrasi atau Online Single Submission (OSS). Layanan tersebut rencananya akan diluncurkan pada bulan ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Paripurna di Istana Negara. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut soal kesiapan layanan perizinan berusaha terintegrasi atau Online Single Submission (OSS). Layanan tersebut rencananya akan diluncurkan pada bulan ini.
Presiden Jokowi mengungkapkan, peningkatan investasi sangat penting dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi yang meningkat juga diharapkan mampu memperluas lapangan kerja sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran.
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Mengapa Jokowi menekankan pentingnya investasi sekarang untuk IKN? Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang," tegasnya.
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
"Saya ingin mengulang kembali lagi, betapa pentingnya yang namanya investasi, ekspor terutama dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja membuka lapangan pekerjaan di negara kita," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/5).
Oleh sebab itu, lanjut dia, maka diperlukan upaya yang serius dari pemerintah untuk mengurangi sebanyak-banyaknya prosedur perizinan, agar tidak lagi menjadi hambatan bagi investasi yang mau masuk ke Indonesia.
"Saya garis bawahi, untuk investasi berhubungan dengan padat karya agar yang namanya prosedur perizinan betul-betul bisa dikurangi sebanyak-banyaknya. Hilangkan regulasi yang tidak perlu, hilangkan peraturan-peraturan baik di tingkat kementerian, mungkin juga di tingkat eselon 1 dirjen dan mungkin juga di tingkat BUMN kita yang sekali lagi banyak menghambat investasi, terutama dalam rangka pembukaan lapangan pekerjaan," jelas dia.
Selain itu, agar OSS ini bisa berjalan secara maksimal, maka seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda) terkait untuk saing bersinergi. Hal ini agar tidak ada lagi laporan jika program ini tidak berjalan secara menyeluruh, khususnya di tingkat daerah.
"Saya perintahkan kementerian dan lembaga dan kepala daerah yang akan terintegrasi dengan OSS agar betul-betul mempersiapkan diri, dari sistem dan SDM, maupun mengubah kultur birokrasi yang kita miliki. Saat OSS ini diluncurkan, harus betul-betul sudah hilang yang namanya ego sektoral. Tidak ada prosedur yang ribet, lama. Semua harus terintegrasi dan sinergi antara kementerian dan pemda," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Aksi teror kembali terjadi, pemerintah klaim investasi masih positif
Menko Darmin kumpulkan menteri bahas insentif perpajakan
BEI sebut IHSG anjlok bukan pengaruh aksi teror bom
Kontrak Pekawai dan West Yamdena diteken, pemerintah terima Rp 188,8 M
Marak teror bom, bagaimana nasib pertumbuhan ekonomi Indonesia?
Menkeu yakin penanganan polisi di aksi teror bom Surabaya jaga kepercayaan investor
Bos BKPM irit bicara terkait dampak teror bom terhadap investasi di RI