Proyek bantuan lembaga internasional harus sejalan visi Jokowi
Wapres Jusuf Kalla akan mengevaluasi setiap proyek kerja sama bantuan lembaga internasional, termasuk yang mandek.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memberikan acuan dan evaluasi terhadap proyek kerja sama dengan lembaga donor yang selama ini menjalin hubungan dengan Indonesia.
Hal ini terkait dengan kedatangan Country Director World Bank, Rodrigo A Chaves bersama rombongan World Bank ke Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pagi ini.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
"Kalau ada lembaga donor yang berminat maka akan ada acuannya. Pak JK beri acuan dan prioritasnya apa, juga sampaikan evaluasi dalam kerjakan proyek yang dikerjakan donor selama ini," tutur Andrinof di Kantor Wapres, Kamis (13/11).
Andrinof mengatakan, salah satu yang menjadi evaluasi Wapres adalah terkait durasi kerja sama dan proyek-proyek kerja sama yang mandek.
"Durasi itu akan kita perhitungkan betul kalau durasi proyek bisa 2 tahun, kenapa harus dibikin 4 atau 5 tahun. Itu tadi dievaluasi kenapa mandek. Tapi mandeknya sedikit karena bisa dikontrol ketat dan sistem kontrolnya sederhana," jelasnya.
Sedangkan untuk prioritas kerja sama dengan lembaga donor, Andrinof menyebut beberapa sektor sudah dirancang pemerintah.
"Ya infrastruktur tapi yang penting ke mana, sesuai prioritas, yaitu pangan, energi, kelautan atau kemaritiman dan semua dibicarakan sekilas saja," tutur Andrinof.
Akademisi UI ini mengatakan, kerja sama dengan beberapa lembaga donor masih terus berlanjut. Semisal dengan Bank Dunia (World Bank) dan Islamic Development Bank (IDB). Lembaga-lembaga tersebut setuju untuk membantu di sektor-sektor yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan akan dilanjutkan ke kementerian-kementerian terkait.
"Ini dialog untuk menyamakan persepsi, tapi mereka akan membantu apa yang sesuai dengan keinginan kita dan kriteria kita. Lalu pembicaraan secara teknis dengan Bappenas dan menteri terkait," tutur Andrinof.
Pihak Bank Dunia, lanjut Andrinof, fokus di persoalan-persoalan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pak Wapres beri kerangka bahwa prioritas kita pada pangan dan energi, lalu kawasan Indonesia Timur. Kerangka itu penting dipahami donor seperti World Bank atau IDB, harus sejalan atau apa yang mendukung pemerintah. Targetnya menyukseskan sasaran pemerintah," tutup Andrinof.
(mdk/noe)