Presiden Jokowi: Kita Ingin Sebanyak-banyaknya PNS Pindah ke IKN, Keramaian Dibutuhkan IKN
Setelah adanya banyak investor masuk ke proyek-proyek di sana untuk membangun rumah sakit, hotel, mal, hingga sekolah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi sebuah pusat keramaian baru di belahan Indonesia bagian tengah dan timur. Salah satunya dengan mendorong para aparatur sipil negara (ASN) untuk segera berkantor di ibu kota baru tersebut.
"Kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara. Sebanyak-banyaknya, karena memang keramaian yang dibutuhkan oleh IKN" ujar Jokowi dalam acara peresmian Hotel Nusantara Swissotel dan Groundbreaking Nusantara Mall Duty Free di IKN, Jumat (13/9).
Jokowi menjanjikan keramaian di IKN akan segera tercipta. Setelah adanya banyak investor masuk ke proyek-proyek di sana untuk membangun rumah sakit, hotel, mal, hingga sekolah.
"Memang yang pertama dicari di sini adalah crowd. Harus ramai. Sehingga terbangun sebuah ekosistem kota. Ada penduduknya, ada warganya, ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada hotelnya, ada malnya," ungkap dia.
Terkait pemindahan ASN ke IKN, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menilai program itu bukanlah tentang pemindahan tempat kerja semata.
"Tapi yang paling penting adalah bagaimana memindahkan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan juga sistem pelayanan yang berbasis digital," tegas Anas dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI, beberapa waktu lalu.
Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional tersebut mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile. Oleh karena itu, smart government di IKN menjadi bagian penting yang terus dipersiapkan selain persiapan pembangunan fisik.
Fokus Kebijakan Pemindahan IKN
Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini pada masa jangka pendek (short term). Jangka pendek ini adalah fase pertama dan yang berlangsung pada tahun 2022-2024, berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
"Di sisi lain akan disiapkan kebijakan jangka menengah (medium term) di fase kedua yang masih berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta smart governance," jelas mantan Bupati Banyuwangi ini.
Terkait pengisian ASN di IKN, direncanakan terdiri dari ASN kementerian/lembaga, formasi CPNS 2024 khusus IKN. Termasuk kuota khusus putra/putri terbaik Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN Pemda Kalimantan Timur.
Skenario lainnya, melalui mutasi pegawai ASN Pemda ke OIKN dan/atau kementerian/lembaga yang ada di IKN. "Hal ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuh Anas.
Strategi yang disusun untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendekatan whole government, yakni pengaturan pola kerja kolaboratif melalui fleksibilitas waktu dan lokasi, penyediaan fasilitas perkantoran IKN yang mendukung shared offices, dan single digital platform untuk meningkatkan kolaborasi kerja ASN.
"Konsep shared office mengedepankan konektivitas fisik dan digital yang dalam pengelolaan integrasi layanan digital perkantoran (digital workspace). Hal ini untuk memberikan fasilitas penerapan smart government oleh instansi yang beroperasi di IKN," ungkap Anas.
