Mundur Lagi dari Rencana Awal, PNS Baru Pindah ke IKN Pada Januari 2025
Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan pihaknya sedang mempersiapkan skema keberangkatan ASN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, mengumumkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilaksanakan pada Januari 2025. Rencana ini mengalami penundaan dari jadwal awal yang direncanakan pada September atau Oktober 2024.
"Saya kemarin sudah dapat perintah. Ditanya terus sama wartawan ini kapan pindah ke IKN, tadinya September ke Oktober. Semalam saya dapat perintah Dari Bapak Presiden (Joko Widodo) ASN pindah ke IKN Januari akan pindah ke IKN," kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024, Jakarta, Selasa (8/10).
Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan pihaknya sedang mempersiapkan skema keberangkatan ASN, termasuk insentif dan berbagai hal lainnya untuk memastikan pemindahan berjalan lancar.
"Kita ini mau selesai tapi tugasnya tambah di ujung-ujung ini berarti lembur lagi nanti malam.Tadi malam kita sudah lembur juga," tutur dia.
Perlu diletahui, awalnya, rencana pemindahan melibatkan 3.200 ASN yang belum berkeluarga dan 1.700 ASN yang sudah berkeluarga. Namun, pemunduran ini disebabkan oleh ketidakselesaan ekosistem di IKN, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar segala persiapan dilakukan hingga siap.
Anas menambahkan, meski ada kemungkinan penundaan, pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario terkait proses pemindahan ASN. Mereka telah melakukan pemetaan menyeluruh, termasuk penetapan pejabat eselon 1 dan 2 yang akan dipindahkan.
"Jadi kami sudah mapping terkait dengan skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh kementerian lembaga," jelas Anas.
Dengan langkah-langkah yang telah dipersiapkan, diharapkan pemindahan ASN ke IKN dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana pada Januari 2025.
Jokowi Ingin IKN Ramai PNS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi sebuah pusat keramaian baru di belahan Indonesia bagian tengah dan timur. Salah satunya dengan mendorong para aparatur sipil negara (ASN) untuk segera berkantor di ibu kota baru tersebut.
"Kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara. Sebanyak-banyaknya, karena memang keramaian yang dibutuhkan oleh IKN," ujar Jokowi dalam acara peresmian Hotel Nusantara Swissotel dan Groundbreaking Nusantara Mall Duty Free di IKN, Jumat (13/9).
Jokowi menjanjikan keramaian di IKN akan segera tercipta. Setelah adanya banyak investor masuk ke proyek-proyek di sana untuk membangun rumah sakit, hotel, mal, hingga sekolah.
"Memang yang pertama dicari di sini adalah crowd. Harus ramai. Sehingga terbangun sebuah ekosistem kota. Ada penduduknya, ada warganya, ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada hotelnya, ada malnya," ungkap dia.
Terkait pemindahan ASN ke IKN, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menilai program itu bukanlah tentang pemindahan tempat kerja semata.
"Tapi yang paling penting adalah bagaimana memindahkan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan juga sistem pelayanan yang berbasis digital," tegas Anas dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI, beberapa waktu lalu.
Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional tersebut mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile. Oleh karena itu, smart government di IKN menjadi bagian penting yang terus dipersiapkan selain persiapan pembangunan fisik.
